Setelah Viral Uang Teken PPPK Paruh Waktu, Kedok Sarang Pungli Dikjar Kerinci Mencuat

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Mulai terbongkar beberapa kedok bermodus dengan dugaan sudah jadi sarang pungutan uang liar jika anda berurusan di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Hal ini terungkap setelah viral berita dugaan pungutan uang administrasi tanda tangan Plt Kadis Dikjar sekitar Rp.30 Ribu per masing-masing PPPK Paruh Waktu dalam pengambilan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Berdasarkan informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, Senin (22/9/2023) mengungkapkan, bahwa berbagai cara modus Pungli di Dinas Pendidikan tidak hanya soal administrasi tanda tangan Kadis, Sekretaris, Bidang, tetapi pemotongan pencairan uang kegiatan pun sudah bukan rahasia umum.

“Sudah bukan rahasia umum lagi jika mau berurusan di Dinas Pendidikan dan Pengajaran mengocek kantong bagi mereka yang butuh bantuan urusan kantor.

Pintar mereka mencari-cari celah agar uang mengalir ke oknum  pejabat, seperti permintaan data tambahan penghasilan (Tamsil), Sertifikasi guru, kegiatan PKBM, semua ini modus dan kedok mencari uang.”

“Dengan terbongkarnya pungutan uang tandatangan pengurusan syarat tambahan untuk PPPK Paruh Waktu yang berjumlah sekitar 2000 orang lebih, Dinas Dikjar kedepannya perlu di evaluasi Bupati Kerinci,”Tegasnya sumber.

Publik menilai modus permainan kotor untuk uang teken urusan syarat kelulusan PPPK Paruh Waktu di Dinas Pendidikan yang saat ini dipimpin Asril selaku Pelaksana Tugas (PLT), sontak jadi bahan gunjingan semua kalangan.

Ironisnya, tambahan persyaratan muncul di group WhatsApp tidak dengan pengumuman resmi di ketahui Bupati Kerinci dan BKPSDM. Pengumuman senyap ini tentu saja menimbulkan asumsi negatif tidak profesional kerja.

“Sudah waktu mepet, tiba-tiba syarat kelengkapan untuk PPPK Paruh Waktu oleh Dinas Dikjar Kerinci malah menambah persyaratan luar dari pengumuman resmi yang telah tercantum dari BPKSDMD.

Sampai hari ini banyak diantara PPPK Paruh Waktu yang belum siap meng apload kelengkapan syarat pemberkasan di Daftar Riwayat Hidup (DRH).

“Ini akibat harus terpaksa mengulang apload syarat tambahan ke daftar riwayat hidup lagi, harusnya sudah selesai jadi terhambat urusan,”ujar beberapa sumber PPPK.

Terpisah menurut sumber lainnya, pungutan uang teken SPTJM sekitar Rp.30 Ribu Per orang saat berurusan di Dinas Dikjar dinilai sangat keterlaluan dan meresahkan karena dipicu syarat tambahan.

“Nampaknya tambahan syarat PPPK Paruh waktu modus cari cuan juga. Jika saja jumlah peserta sebanyak 2000 Orang Paruh Waktu minta tanda tangan dikalikan Rp. 30.000 bisa berjumlah Rp. 60 Jutaan.

Itu hanya dikalikan 2000 orang saja, jika jumlah PPPK Paruh Waktu lebih dari 2000 orang tentu uang Pungutan Liar ini akan lebih lagi dapat dikantongi mereka.”

“Tambahan syarat ini sudah jelas-jelas mengangkangi pengumuman awal syarat pemberkasan yang sudah diumumkan resmi oleh BKPSDM oleh Plt Kadis Dikjar,”ujarnya sumber. (Tim Red)