Sarat Korupsi, Ratusan Juta Proyek Gapoktan Semurup Oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi Dikerjakan Asalan, Kades Minta PPK Evaluasi Fisik Proyek

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Ratusan Juta nilai proyek Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sinar Fajar berlokasi di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, saat ini menuai sorotan miring  sarat korupsi anggaran dikerjakan oleh pihak ketiga.

Diketahui, kegiatan Survey Investigasi Design Optimalisasi Lahan Rawa Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, dengan pekerjaan pembangunan saluran air irigasi dan pintu air.

Luas lahan sekitar 82,24 Ha dengan dana Rp.378.304.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah), tahun 2024.

Menurut informasi dari Warga Masyarakat dan Kades Koto Dua Baru, Ori Sefta Putra, M.Pd, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Febriza Hadyan alias Dian itu tanpa melibatkan Gapoktan setempat dan asal jadi.

“Selain tidak melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat, pekerjaan saluran irigasi dikerjakan asal-asalan dan melanggar spesifikasi sesuai di RAB.

Penggalian Pondasi tidak dilakukan, Dinding saluran sama sekali tidak di Aci dan masakan semen sangat lunak. Ini harus dievaluasi PPK kembali realisasi fisik proyek ini.”

Mutu kualitas pekerjaannya asal jadi, sekali kena banjir mungkin sudah roboh. Ketebalan lantai paling ada 5 cm. Harusnya menurut tukang yang kerja ketebalan lantai sampai 15 cm,”Ujarnya.

Parahnya, sudah dikerjakan asal-asalan, malah jalan lingkungan desa menjadi hancur karena ulah pelaksana Dian bawa bahan material ke lokasi kerja.

“Semula mereka berjanji akan perbaiki jalan lingkungan desa yang rusak parah, setelah selesai proyek itu, si Dian malah kabur tanpa bertanggungjawab,”tambah Kades.

Diharapkan, Abdul Aziz Muslim, SP.ME, selaku PPK Pelaksanaan Proyek Saluran Irigasi di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, mengevaluasi kembali terhadap fisik proyek dikerjakan Dian yang berpotensi merugikan masyarakat dan keuangan negara.(Mulyadi/Red)