Ratusan Juta DD Koto Beringin Siulak Berpotensi Korupsi, Warga Minta Inspektorat Ketat Periksa SPJ Kades

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Heboh!! Usai disorot Kades Rangkap Jabatan sebagai Kontraktor, Reza Fahlevi sebagai Kades Koto Beringin, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, berbuntut panjang.

Kini Reza (Kades-Red) menuai masalah dan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh gabungan LSM, Wartawan Kerinci Mudik, terkait dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan Dana Desa (DD) tahun 2023, sesuai pembaruan data terakhir pada 8 Agustus 2024 sebesar Rp.684,8 plus Rp.100 Juta bantuan Provinsi Jambi.

Parahnya, Ia pun tuai kecaman melabrak dan kangkangi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rangkap Jabatan Kades sebagai Kontraktor.

Bahkan, Kades satu ini bakal tersandung hukum dan bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang, Hukum Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, selaku pengguna anggaran DD Desa Koto Beringin 2023 sebesar Rp.684.816.000,- ditemukan dugaan laporan realisasi keuangan diduga sarat Mark Up hingga berpotensi korupsi.

“Belanja pelatihan mandikan Jenazah habiskan uang sebesar Rp.19,5 Juta siapa yang menerimanya.

Lalu biaya pelatihan Tata Boga sebanyak Rp 38 Jutaan, pos kegiatan ini dicurigai sebagai laporan asal-asalan Kades.”

“Dana Peningkatan SDM Bidang Olahraga habiskan uang Rp 16,6 Jutaan, ketiga poin diatas harus diperiksa secara teliti secara transparan oleh Auditor Irban Wilayah Siulak,”tegas sumber warga setempat.

Kemudian biaya Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp. 85 Juta, diduga fisik pekerjaan berpotensi korupsi yang harus diaudit Inspektorat secara terang depan masyarakat umum.

Janggalnya, ada biaya Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial Rp 8.544.000, pos ini dinilai lucu untuk se kelas Desa Koto Beringin.

Uang Penyelenggaraan festival tingkat Desa dan Kegiatan BKMT habiskan uang sebesar Rp 12,3 Juta, dan dipertanyakan juga, biaya untuk Kegiatan PAUD sebesar Rp 13,5 juta.

Selanjutnya, biaya pembangunan untuk Lapangan Volly Ball habiskan uang Rp.40 Juta, dan biaya Pelatihan PKK sebesar Rp. 25,8 juta.

Lebih janggal lagi, kucuran DD secara beruntun di tahap 2 untuk biaya Penyelenggaraan Kegiatan PAUD
Rp 13,5 Juta, lalu tahap 3 Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam Rp 22,5 Juta, total menjadi Rp. 36 Juta, Belanja Pos Kegiatan ini perlu di audit Pemeriksa Inspektorat Kerinci secara teliti.

Selanjutnya, perlu diperiksa 2 laporan pos biaya untuk Beasiswa pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi sebesar Rp.19,8 juta, dan Posyandu sebesar Rp 26,5 Juta.

“Biaya Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman sebesar Rp 12,9 juta dan Pembangunan Lapangan Volly Rp.164 juta, padahal tahap 2 ada juga aliran uang DD ke lapangan Voli Rp.40 Juta.

“Kami berharap pemeriksaan Tim Inspektorat jeli dengan laporan keuangan DD yang di SPJ kan Kades Reza ini.

Seperti biaya untuk peningkatan kapasitas kepala Desa habiskan uang Rp.29 Juta lebih, sementara di ADD kan sudah ada tunjangan Kades.”

“Karena Kades suka mengerjakan proyek di Dinas Pemda, jangan-jangan uang desa Koto Beringin dijadikan untuk kepentingan uang proyek dan biaya loby untuk fee proyek,”ujar sumber sambil mempertanyakan uang Rp 100 juta bantuan Provinsi dikemanakan Kades Reza.

Hingga berita ini dipublish Siasatinfo.co.id, Reza Fahlevi selaku Kades Koto Beringin belum diperoleh keterangannnya terkait dugaan penyelewengan Dana Desa yang mesti dia harus dipertanggungjawabkan.(Mdona/Mul/Red)