Proyek Siluman Buka Jalan Baru Aspirasi Oknum DPRD Kerinci, Rampung 6 Hari Rp 200 Juta Dipertanyakan!

Kondisi Pekerjaan Jalan Mulai Rusak Berat, Tidak Ditemukan Parit dibahu jalan. Media Online Siasat Info.

Siasatinfo.co.id Berita Kerinci – Proyek siluman buka jalan baru berlokasi di Desa Lubuk Nagodang Kecamatan Siulak senilai Rp 200 juta, dikabarkan Paket aspirasi oknum anggota dewan Edminudin, yang kini menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Kerinci, menuai masalah.

Pantauan siasatinfo.co.id langsung kelokasi kerja proyek buka jalan baru tersebut, Selasa (03/12/2019), Selain pihak kontraktor tidak pakai nama papan proyek alias ‘Siluman’ pekerjaan dilaksanakan asal – asalan hanya menggunakan satu unit alat berat yaitu, Exskavator tanpa pakai alat pemadat Vibroler.

Tumpang Tindih Proyek PNPM dan PUPR Kabupaten Kerinci.

Liciknya lagi, proyek buka jalan baru ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan oleh PNPM Kecamatan Siulak tahun anggaran 2010 – 2011, dengan dana sekitar Rp 350 juta. Lalu pihak Kontraktor tanpa nama papan proyek dilokasi, kembali mengerjakan buka baru pada item sama.

Selain tumpang tindih pekerjaan PNPM dengan PUPR Kerinci, pekerjaan belum mencapai satu minggu, jalan ditemukan sudah rusak berat akibat kontraktor tidak membuat parit.

Kades Amrinal ketika dihubungi siasatinfo.co.id, Selasa ( 03/12/19) sekitar pukul 09:00 wib menegaskan, bahwa dirinya mengusulkan buka jalan baru berlokasi dipuskesmas bukan dijalan yang telah dibuka PNPM.

“Kita usulkan buka baru melalui musrembang, dekat Puskesmas bukan yang lokasi ini. Kalau lokasi ini juga mesti peningkatan, bukan buka baru lagi lah.

“Mereka malah mengerjakan proyek jalan baru malah kelokasi jalan yang telah dibuka baru oleh PNPM. Mereka kerja tanpa laporan dengan kami. Ya, wajarlah ini dibilang orang proyek siluman,”tandas Amrinal Kades Lubuk Nagodang.

Untuk itu, pihak pemerintahan desa Lubuk Nagodang meminta pihak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan memanggil pihak terkait dari PUPR, yaitu PPK, PPTK, Pengawas lapangan serta tim PHO.

“Mumpung pencairan dana pekerjaan ini belum siap 100 persen, kita harap ada ketegasan aparat penegak hukum untuk turun kelokasi kerja,”ujar Joni Satria LPI TIPIKOR kepada siasatinfo.co.id.(Red).

Siasat Info.co.id