Pj Bupati Kerinci Mesti Bertindak, Kartu Beasiswa KIP Dinas Sosial Akal Bulus Pejabat ASN Berpolitik Praktis

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Biar tidak menimbulkan kisruh dan mencoreng pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Serentak dan Damai 27 November 2024, serta memicu permainan politik praktis Pejabat ASN di Dinas Sosial Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Asraf, Spt.M.Si selaku Pj Bupati mesti bersikap tegas.

Pasalnya, Kantor Dinas Sosial Kerinci terendus dengan leluasa mengedarkan dan meng iming-imingi penerima Beasiswa Pendidikan bermotif Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk dipolitisir ASN, diduga untuk memilih salah satu Paslon Bupati Kerinci Nomor 1, Darmadi-Darifus.

Terungkap bagi-bagi kartu KIP bermuatan politik Pilkada Kerinci ini ternyata melibatkan Pejabat ASN setingkat Kabid serta kroninya di internal Dinas Sosial yang dipimpin Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas.

Menurut beberapa informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, Rabu (23/10/2024) Pukul 07:00 WIB, dugaan bagi-bagi KIP dengan penyalahgunaan kartu beasiswa pendidikan, tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ini dilakukan Bidang Jamsos yang saat ini dijabat Denti Nura.

“Bagi-bagi kartu beasiswa berupa KIP harusnya ditangani Bidang Pemberdayaan Sosial, Kabidnya Pak Rodes, bukan Bidangnya Denti Nura selaku Kabid Jamsos.

Bidang Jamsos, Denti Nura itu hanya mengurus kejadian musibah, bencana alam, longsor dan kebakaran.”

“Penyalahgunaan jabatan oleh Kabid Jamsos ini dapat memantik timbulnya kisruh dan dugaan politik praktis yang harus segera dihentikan dan ditindak Bapak Pj Bupati Kerinci,”ujar sumber.

Ironis lagi, Kadis Sosial sepertinya ikut dalam lingkaran permainan politik praktis dengan modus bagi kartu KIP secara besar-besaran.

Terbukti, dengan akal bulus Pejabat ASN Dinas Sosial dalam melancarkan aksinya terjadi pembiaran yang melegalkan bagi-bagi KIP saat pelaksanaan Pilkada, fakta dilapangan mengintimidasi bagi penerima kartu KIP.

“Kita berharap agar pihak berwenang menyetop peredaran KIP untuk sementara, apalagi sekarang kan tahapan kampanye jelang Pilkada 27 November 2024.

Pj Bupati Kerinci diminta turun tangan dan menindak tegas serta memanggil Kadis Sosial serta kroninya.”

“Semua ini biar tidak menimbulkan kisruh dan konplik Pilkada damai yang dikotori oleh kepentingan pribadi Pejabat Dinas yang sarat dengan pelanggaran asas netralitas ASN di Pemkab Kerinci,”ujar Dedi Aktivis pemerhati Politik Pilkada.

Soal peredaran kartu beasiswa pendidikan berupa KIP ini, Juanda Sasmita selaku Kadis Sosial Kerinci tidak menampiknya tentang pengeluaran dan usulan ke Dinas Sosial oleh warga masyarakat.

“Memang banyak yang mengurus KIP di kantor kami, cuma jumlah berapa orangnya tidak tau persis, yang lebih tau orang dinas pendidikan,”ujarnya berdalih.

Diakuinya juga, urusan pengusulan kartu KIP ditangani oleh Pak Rodes Bidang Perberdayaan Sosial, bukan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial.

“Bidang yang menangani KIP itu dibidang Pak Rodes sebagai Kabid Pemberdayaan Sosial, bukan Denti Nura bidang Jamsos,”tandasnya.(Dna/Ddi/Red)