Pelecehan.!! Pegawai DPMD Merangin Sebut Istri Oknum Ketua BPD Nalo Gedang Minta Jatah Tak Dikasih

Siasatinfo.co.id, Berita Merangin – Parah.!!! Orasi Damai warga Nalo Gedang meruncing menjadi sebuah pelecehan. Sebab, ucapan tak senonoh dari salah satu oknum pegawai di Dinas DPMD malah bikin para pendemo tersinggung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten (DPMD) Merangin, Andre Fransusman sebut jika penundaan pelantikan dan pemberhentian seorang Kepala Desa yang tersangkut perkara ijazah palsu baru dapat dilakukan sepanjang telah ada keputusan resmi dari pengadilan.

“Harus ada keputusan dari pengadilan terkait persoalan dugaan penggunaan ijazah palsu ini. Tanpa itu kami tidak berhak mengambil langkah,” ujar Kadis DPMD Kabupaten Merangin, Andre Fransusman, Kamis (9/6/22).

Menurut Andre, keputusan dari pengadilan tersebut itulah yang menjadi dasar mereka untuk memberhentikan kepala desa terkait. Sebab, keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat.

“Selain itu, mereka jugalah pihak yang paling berwenang untuk menentukan sah atau tidaknya ijazah yang dipersoalkan tersebut.

“Karena dalam persoalan ini, yang bisa membuktikan ijazah seorang kepala desa itu sah atau tidak, palsu atau asli hanya pengadilan,” ucap dia.

Mari kita hormati teman-teman dari Polres Merangin, kita hargai prosesnya,”sebutnya berdalih.

Pada kesempatan itu BPD Desa Nalo Gedang di permalukan oleh salah satu Oknum Pegawai DPMD Kabupaten Merangin, sebab oknum tersebut dinilai mengarang-ngarang cerita. Seharusnya dalam forum Audiensi dihadapan Kadis dan Masyarakat, oknum tersebut menjaga mulutnya bukan malah menyudutkan Ketua BPD beserta istrinya di didalam forum.

“Pak BPD, coba bapak berandai-andai jika bapak minta sama istri lantas istri tak mau ngasih, terus bagaimana tanggapan bapak,” sebut oknum DPMD dengan lantang.

Mendengar perkataan yang menyinggung pribadinya Ketua BPD serta tim orasi damai tersebut meninggalkan ruang aula kantor DPMD Kabupaten Merangin.

Warga kesal ucapan oknum pegawai itu mengeluarkan kata-kata melecehkan dan tak pantas diperbandingkan soal dugaan ijazah palsu.

Seharusnya orang penting di Dinas PMD tidak sewajarnya mengeluarkan kata-kata tak senonoh dan kata vulgar demikian. Apalagi dalam ruangan resmi tempat warga saling adu pendapat persoalan dugaan cacat hukumnya Pilkades Serentak di Kabupaten Merangin.(Bayhakie)