Parah! Rp 13,5 M Dana Jalan Lingkar Barat Kerinci Terancam Gagal, DBH Sawit Gagal Ditenderkan!

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Parah!! Gagalnya proyek pembangunan fisik Jalan Lingkar Barat berlokasi dari Rumah Dinas Bupati Kerinci, Kecamatan Siulak menuju Desa Sungai Gelampeh Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci Jambi, kini hangat diperbincangkan publik.

Pasalnya, setelah dilakukan survei oleh konsultan perencana dan PUPR Pemkab Kerinci, sampai sekarang tidak jelas kapan di realisasikan. Sementara waktu anggaran tinggal beberapa bulan lagi.

Informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, Jum’at (23)8/2024) menyebutkan bahwa, penyebab kegagalan pelaksanaan kegiatan tender fisik paket dengan anggaran sekitar Rp.13,5 Miliar itu akan diarahkan ke lokasi lain.

“Lokasi pembangunan proyek jalan ini yang sudah disahkan pemerintah pusat tidak dapat dirubah, dan harus berlokasi di kawasan Rumdis Bupati menuju Sungai Gelampeh.

Padahal dana Jalan Koto Rendah menuju Sungai Gelampeh, bersumber dari dana bagi hasil (DBH) Sawit tahun Angga 023/2024.”

“Dengan anggaran sebesar Rp 13,5 Miliar diperkirakan fisik proyek mencapai panjang sekitar 3,4 Kilometer, ini malah terancam gagal dan uang sebesar Rp.13,5 secara otomatis kembali ke pusat,’ujar sumber.

Diketahui, bahwa Jalan Lingkar Barat dari Rumah Dinas Bupati Kerinci ke Sungai Gelampeh ini dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Kerinci.

“Ini sebuah kelalaian dan ketidakmampuan Tim TAPD Pemkab Kerinci, karena mereka proyek DBH Sawit malah terancam dikembalikan ke Pusat Jakarta.

Nampak jelas mereka di TAPD Lingkup Kerinci hanya mau terima TPP besar, tapi malah membiarkan uang bantuan atau dana perimbangan pusat dikembalikan.”

“Sebelumnya terjadi DAK 2024 sebesar Rp. 3 M untuk pembangunan gedung sentra industri Dodol Lubuk Nagodang juga gagal dan di kembalikan ke pusat,’ujar sumber dengan nada kesal.

Namun, hingga berita ini dipublish, Pj Bupati serta Tim Anggaran Pemkab Kerinci belum diperoleh keterangannya, terkait dana Pembangunan Jalan Lingkar Barat senilai Rp.13,5 Miliar yang sangat merugikan daerah kerinci. (Ncoe/Red)