Nasrul Diman Akui Ada Penunjukan PPK Ganda untuk Kegiatan Fisik di Dinas Kesehatan Tanjab Timur

Siasatinfo.co.id, Berita Tanjab Timur – Polemik terkait jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuai sorotan. Hal ini muncul setelah terungkap adanya dua jabatan PPK untuk kegiatan fisik di tahun anggaran 2023.

Kepala Bidang Yankes, Nasrul Diman, S.KM, mengklarifikasi bahwa dirinya pada 2023 hanya bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau. Namun, ia menyebutkan bahwa PPK untuk kegiatan tersebut adalah staf dari Bidang Yankes, Binanga Sholihi.

“Pada waktu itu, saya sebagai KPA ditunjuk sebagai PPK dengan kondisi sedang sakit. Oleh karena itu, staf saya, Binanga Sholihi, ditunjuk oleh kepala dinas untuk menjadi PPK,” ujar Nasrul saat dikonfirmasi pada Rabu (8/1/2025).

Namun, dalam pernyataan terpisah di ruang Kepala Dinas Kesehatan, Nasrul mengungkapkan bahwa di tahun 2023 terdapat dua kegiatan fisik utama, yakni pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan anggaran Rp400 juta dan pembangunan Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau dengan anggaran Rp43 miliar, ditambah pengadaan alat kesehatan senilai Rp20 miliar.

“Saya menjadi PPK untuk kegiatan pembangunan Pustu, sedangkan staf saya menjadi PPK untuk pembangunan rumah sakit,” jelas Nasrul.

Ia menambahkan bahwa pembagian jabatan PPK tersebut bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan menghindari tumpang tindih pekerjaan. “Biarlah staf saya fokus di kegiatan fisik rumah sakit, sementara saya menangani kegiatan pembangunan Pustu, karena anggarannya lebih kecil,” tambahnya.

Meski demikian, pernyataan Nasrul memunculkan tanda tanya. Sebelumnya, ia mengaku dalam kondisi sakit sehingga menyerahkan tugas PPK kepada stafnya. Namun, fakta bahwa ia tetap menjabat sebagai PPK untuk kegiatan pembangunan Pustu menimbulkan keraguan.

Kasus ini menyoroti kebijakan pengelolaan jabatan PPK di Bidang Yankes, terutama dalam penunjukan ganda di tahun yang sama. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan menjadi perhatian Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur untuk menghindari potensi konflik kepentingan atau penyimpangan. (firdaus.f)