MTs Negeri 1 Merangin Diduga Sewakan Kantin Rp.25 Juta Pertahun, Kemana Alirannya?

Siasatinfo.co.id Berita Merangin – Komersialisasi kantin sekolah kerap dijadikan wadah para oknum nakal untuk memperkaya diri sendiri melakukan praktik pungutan liar (Pungli) mengesampingkan aturan undang-undang yang berlaku.

Bagaimana tidak, biaya retribusi sewa lahan kantin pertahun yang dikenakan kepada para pedagang yang ingin menjajakan jualannya di lingkungan sekolah dinilai cukup tinggi.

Hal tersebut didapati di MTSN Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Merangin yang berada di JL. MAN Kelurahan Pasar Atas Bangko.

Dimana melalui oknum guru tertentu besutan Kepala Sekolah diduga melakukan praktik Pungli terhadap pengelola kantin sekolah.

Bahkan tak tanggung-tanggung, banderol sewa kantin pertahunnya yang ditawarkan pun mencapai Rp. 25 juta sebanyak 10 pintu kantin tersebut.

“Dimana kewenangan pihak MTSN Negeri 1 Merangin melakukan lelang di tanah Negara milik MTSN 1 Merangin di bawah naungan Kementerian Agama RI Wilayah Kabupaten Merangin.

Namun yang menjadi pertanyaan terhadap retribusi puluhan juta itu alirannya perlu dipertanyakan kemana,”ujar sumber.

Kepastian dugaan praktek pungli berkedok sewa kantin itu tertuang pada pengakuan dua orang pengurus kantin saat di temui di ruang kantor TRI SULISTIYO, S.Pd.,MA Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Merangin Rabu, (14/8/24) sekitar pukul 12:00 WIB.

“Kepala Sekolah mengetahui perihal penyewaan ini dan menganjurkan pungutan tersebut melalui SK pada struktur pengurus kantin.

Dengan adanya praktek pungutan berkedok sewa kantin itu, Kepsek MTSN dinilai telah  melakukan kejanggalan kewenangan yang menguntungkan pribadi.”

“Hasil sewa kantin yang dilakukan pihak sekolah selama ini diduga mengalir ke kantong Kepsek dan Kroni-kroninya,”ungkap sumber.

Terpisah menurut sumber orang dalam menyebutkan, bahwa persoalan penarikan retribusi biaya sewa yang dipungut tim besutan Tri Sulistiyo sebagai ajang Pungli.

“Bisa saja dikategorikan pungutan liar karena memanfaatkan pasilitas dan barang milik negara.

Kalau memang boleh disewakan, tentu hasil sewa kantin disetorkan seluruhnya ke kas daerah dan Kementerian Agama, ini kan tidak disetorkan,”ujarnya.

Sementara itu, Kepsek Tri Sulistiyo dikonfirmasi membantah tidak ada keterlibatan dirinya dalam pengelolaan sewa kantin.

“Bahkan hasilnya saya tidak tau, tentang SK diberikan ke pengurus itu memang dari saya,”ucapnya.

Namun diakuinya juga, bahwa hasil sewa kantin hanya di jadikan untuk rehab kantin kalau ada atap yang bocor dan rusak.

“kantin tersebut wirausaha sekolah, jadi urusan tersebut sisanya kami bagi-bagikan. Yang bukan tim hanya dapat jepretan airnya saja,” ujar dua orang guru yang dipanggil ke ruang Kepsek.

Menurut mereka untuk biaya tagihan Listrik, PDAM sudah dibayarkan dari dana BOS

“kalau listrik betul ada beberapa yang memakai kulkas namun kami tidak menyuruh mereka menggunakan.

Kuat dugaan, hasil sewa kantin ini hanya dinikmati segelintir orang dan Kepsek saja. Dan diharapkan pihak aset Kemenag Merangin untuk segera mengaudit aliran uang tersebut.(By)