Miris! Warga Koto Kandis Terpaksa Swadana Bangun Jembatan, Dana Desa Dipertanyakan!

Siasatinfo.co.id Tanjab Timur – Warga Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, terpaksa membangun Jembatan Permanen menggunakan dana anggaran swadaya secara bergotong royong.

Setiap tahunnya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit guna meningkatkan pembangunan yang ada di Desa. Tentunya hal itu dilakukan demi menunjang perekonomian masyarakat.

Namun, masih terdapat masyarakat yang membangun jembatan melalui swadaya, guna menunjang akses menuju Pertanian dan Perkebunan yang notabene sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Seperti yang terjadi di Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bermula dari postingan Akun Facebook milik atas nama Japarman Patiroih yang menyebutkan kondisi jembatan yang rusak untuk mengeluarkan hasil Pertanian dan Perkebunan.

Japarman Patiroih mengatakan, kemana Dana Desa?
Kemana skala prioritas Desa?
Jembatan untuk masyarakat beraktivitas ke Pertanian dan Perkebunan untuk mengeluarkan hasil, demi meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dengan menampilkan fhoto masyarakat yang sedang bekerja, dengan bergotong royong membangun jembatan skala permanen. Japarman Patiroih menuliskan dalam postingan Akun Facebook miliknya.
Bukan dari Dana Desa.
Bukan PKTD tapi PKM (Padat Karya Mandiri/Tanpa upah).
Jembatan yang skala swadaya masyarakat, lewat pengumpulan dana sumbangan dan terpaksa dilakukan. Walaupun berat tiap tahun mengumpulkan dana untuk buat jembatan, agar masyarakat bisa ke lahan Pertanian dan Perkebunan warga.

Saat Awak Media Siasatinfo.co.id mencoba menghubungi Japarman Patiroih melalui WhatsApp, Sabtu (11/04/2020). Ia mengungkapkan, bahwa jembatan yang terletak di RT. 11 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang tersebut, dikerjakan secara bergotong royong oleh warga dengan mengandalkan dana sumbangan dari masyarakat, untuk pembelian material. Dengan mengumpulkan dana dari masyarakat pemilik kebun, sebanyak 15 orang dengan jumlah Rp.550.000 bagi yang memiliki lahan 1 Hektar dan Rp.700.000 untuk yang memiliki lahan lebih dari 1 Hektar.

Hal itu terpaksa dilakukan, sebab kalau tidak ada jembatan maka warga tidak bisa ke kebunnya. Kalau menunggu Anggaran Dana Desa dan Dana Desa belum tahu kapan dilaksanakan, ia menilai seharusnya yang mendesak seperti jembatan ini yang harus prioritas.

Lebih lanjut Japarman Patiroih menjelaskan, sebenarnya berat juga. Tapi, demi menunjang ekonomi masyarakat dari hasil Pertanian dan Perkebunan mereka, mau tidak mau harus dilakukan. Japarman yang juga selaku pengurus RT. di Desa tersebut merasa kecewa, karna Pembangunan Desa tidak melihat skala mendesak dan prioritas yang dibutuhkan masyarakat, apalagi tidak semua unsur dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Perpemdes).

“Pernah kami buat jembatan kayu, tidak sampai seminggu hilang diterjang air pasang dan tidak tahan lama”. Ungkap Japarman.

Ia berharap, seharusnya Pemerintah Desa dalam penggunaan anggaran yang ada di Desa, untuk mendengar dan melihat kebutuhan masyarakat yang mendesak. Untuk dilaksanakan dan melibatkan semua unsur dalam Perencanaan Pembangunan Desa, seperti dalam penyusunan RPJMDesa, Penyusunan RKPDesa dan Skala Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa setiap tahun.

Sementara itu, Kepala Desa Koto Kandis “Hasanuddin” saat coba dikonfirmasi melalui Viatelpon tidak diangkat, selanjutnya coba melalui pesan singkat tidak dijawab.

Karena Kepala Desa Koto Kandis sulit untuk dikonfirmasi, lantas Awak Media beralih menghubungi Camat Dendang “Amiruddin” melalui pesan WhatsApp. Camat mengungkapkan sudah mengetahui hal itu, dan ia sudah check kelokasi. Ia juga melihat banyak galian part primer dan juga banyak yang sudah Desa bangun.
Saat ditanya, apakah yang dibangun Desa itu termasuk skala prioritas?

“Itu kewenangan Desa, ada tahapannya melalui Musyawarah Desa (Musdes), melalui musdes nantinya ditentukan bangunan mana yang prioritas, karena untuk wila

“Itu kewenangan Desa, ada tahapannya melalui Musyawarah Desa (Musdes), melalui musdes nantinya ditentukan bangunan mana yang prioritas, karena untuk wilayah Desa Koto Kandis ada 9 Dusun dan wilayahnya juga luas”. Tungkas Camat.

Camat juga mengatakan, pembangunan yang ada tentunya melalui usulan dari Dusun, dan nantinya yang mana akan dijadikan prioritas. Pihaknya dari Kecamatan hanya melakukan pengawasan, terkait peruntukan, tentunya di Desa yang lebih tahu mana yang prioritas. Sambung Camat. Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi langsung melalui Desa.

“Saya jawab sesuai dengan kewenangan saya, kebijakan segala macam ada di Desa. Dan kalau untuk memberi masukan di Desa itu, nanti akan saya sampaikan”. Ujar Camat.

(Firdaus. F)