Kisruh DD Koto Mudik Sarat Korupsi Kades, Irban I Inspektorat Kerinci Diminta Bertanggungjawab

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Kisruh dugaan penyelewengan Ratusan Juta uang masyarakat Desa Koto Mudik, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci dilakoni Ediwardi berbuntut panjang, Warga Masyarakat minta agar Inspektorat Pembantu Wilayah I dipimpin Syafri Antoni ikut bertanggungjawab.

Pasalnya, kecurangan laporan realisasi DD anggaran 2023 senilai Rp. 648,3 Juta ditambah bantuan Provinsi sebesar Rp.100 Juta dikelola Kades Ediwardi secara kasat mata berpotensi korupsi dan merugikan uang negara.

Menurut beberapa keterangan masyarakat setempat kepada Siasatinfo.co.id, Selasa (27/8/2024), pengelolaan dana desa oleh Ediwardi harus diperiksa ketat auditor Irban I dan mampu mengembalikan uang temuan ke Kas Desa dengan bukti setoran agar diketahui masyarakat.

“Kami minta kepada pemeriksa dari auditor Irban 1 yang dipimpin Syafri Antoni harus ikut bertanggungjawab atas laporan pelaksanaan DD yang dikelola Kades, ini agar Ediwardi tidak berkoar – koar dibekingi orang dalam Inspektorat.

Setidaknya ada contoh dan efek jera para kades oleh hasil pemeriksaan Irban I yang mengakibatkan pengembalian uang desa.”

“Karena, jika pemeriksaan DD Desa Koto Mudik bersih dari temuan dengan bukti kegiatan fisik dan aliran uang kegiatan hanya tulisan, tentu wajar masyarakat curiga permainan kotor Kades dan Oknum Pemeriksa di Inspektorat bersekongkol,”ujar beberapa warga setempat.

Informasi terakhir didapat, bahwa pemeriksaan tahap 1 untuk laporan penyaluran DD setiap Pos Kegiatan sudah dilaksanakan oleh Irban I (Maaf bukan Irban 2-Red) Kecamatan Air Hangat Barat, namun sampai sekarang belum diketahui apa hasil dari pemeriksaan tersebut.

Adapun pos kegiatan sarat dugaan penyelewengan DD dilaporkan Kades Ediwardi diantaranya yang terindikasi laporan fiktif dan Mark Up yakni.

Senilai Rp.50 Juta aliran musyawarah Desa, padahal menurut warga setempat tidak pernah Kades Ediwardi mengundang masyarakat untuk musyawarah desa.

“Kades mengeluarkan biaya musyawarah desa tahap 1 sebesar Rp. 17,6 Jutaan. Lalu tahap 2 sebesar Rp 24.340.000, biaya musyawarah dikeluarkan ini tidak sesuai fakta sebenarnya.

Biaya Musrenbangdes Rp.8 Juta, uang masyarakat secara tidak masuk akal dicatat oleh Kades ini patut dicurigai sebagai lumbung korupsi Kades Ediwardi,”ujar sumber warga setempat.

Lebih parahnya, Kades Ediwardi kucurkan uang untuk pembangunan Pos Ronda sebesar Rp 21 Juta lebih, padahal pos ronda sudah ada sejak 2022, dan hanya berpindah lokasi yang dikerjakan pemuda tahun 2023.

“Masak dengan pos ronda hanya berpindah tempat saja habiskan uang sebanyak Rp 21 jutaan, pos kegiatan ini harus dijadikan temuan oleh Tim Auditor Inspektorat.

Jika SPJ laporan Kades Ediwardi tahun 2023 mulus tanpa ada pengembalian ke Kas Desa, berarti benar ada persekongkolan antara Kades dengan oknum bekingan di Inspektorat Kerinci.”

“Kami masyarakat sini tidak berani terbuka. Karena Kades Ediwardi bersama kroninya sering mengancam Warga agar tidak ikut campur soal uang DD yang sekehendak hatinya melakukan korupsi,”ungkap Warga agar namanya dilindungi.

Selain ditemukan dugaan kecurangan belanja modal kegiatan musyawarah, pos ronda, Kades Ediwardi tuai sorotan tentang pembangunan MCK dari DD 2023 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum sebesar Rp.77,1 Juta (Tahap 1).

Selanjutnya, Tahap 2 terjadi lagi biaya kegiatan untuk Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum sebesar Rp.176,8 Juta lebih, total 2 pos ini habiskan uang DD cukup luar biasa hingga habiskan uang desa sebesar Rp.254 Jutaan.

“Anggaran DD untuk pembangunan MCK dilaporkan Kades di anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 254 Jutaan, tetapi dikerjakan 2024 sekarang, ini kan aneh.

Sangat tidak masuk akal uang DD untuk pembuatan MCK sama dengan biaya membuat bangunan rumah. Fisik MCK harus di cek benar karena ukuran kecil dan pondasinya pun dipertanyakan.”

“Paling ada ukuran bangunan MCK hanya 2 pintu yang dibuat Kades karena sudah heboh dan viral, Lebar 160 CM dan Panjang 260 CM, dan Tinggi paling 2 meter lah, dengan uang 254 juta sangat tidak masuk akal,”ujarnya.

Lalu pos kegiatan diduga lumbung korupsi Kades Ediwardi yaitu, Belanja alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp 107,2 Juta.

Biaya Peningkatan kapasitas BPD
Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp 6.965.000.

Untuk Peningkatan kapasitas perangkat Desa Sebesar Rp 10.941.000.Dan dana bantuan Provinsi Jambi sebesar Rp.100 Juta dikemanakan Kades.

Janggal lagi, uang untuk Penguatan Ketahanan Pangan (Lumbung Desa) sebanyak Rp 22.500.000 (Rp.22,5 Juta).

Keempat pos belanja modal diatas bersumber kan DD 2023 sarat muatan laporan fiktif yang berpotensi merugikan uang negara dilakoni Kades Ediwardi dengan total Rp.147 juta.

Pos belanja modal kegiatan diatas diduga lahan empuk bisnis oknum kades yang harus ditindaklanjuti oleh Irbansus Inspektorat Pemkab Kerinci dan diusut secara hukum agar ada efek jera.(Mulyadi/Wan/Red)