Ketua KPU RI Berubah Sikap, Caleg Terpilih 2024 Harus Mundur Jika Maju Sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Siasatinfo.co.id Berita Nasional – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan para caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih harus mengajukan surat pengunduran diri jika ingin maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.

“Dikutip dari berbagai sumber, bagi calon terpilih pada pileg serentak 2024 Baru-baru ini meski belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD meski belum dilantik,” ujar Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/5).

Ketua KPU RI Hasyim Asy’Ari  menjelaskan syarat yang diperlukan ialah menyerahkan dokumen berupa pengajuan pengunduran diri paling lambat lima hari usai penetapan paslon di Pilkada 2024 mendatang.

“Untuk anggota DPR, DPD ini kan sebagaimana kita ketahui sebentar lagi akan dilantik  pada 1 Oktober 2024. Sehingga begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai calon atau paslon peserta Pilkada 2024, maka yang bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih,” ujarnya.

Sementara untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tengah menjabat dan didaftarkan sebagai calon kepala daerah, maka ia harus mengundurkan diri dari jabatannya, sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada.

Sebelumnya, beberapa minggu yang lalu Ketua KPU RI sempat mengungkapkan caleg terpilih di Pileg 2024 tak harus mundur jika ingin maju di Pilkada 2024.

Ketua KPU menyebut mereka yang wajib mundur adalah anggota legislatif yang sedang menjabat, bukan caleg terpilih. Hal itu berlaku untuk anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD kabupaten/kota hingga DPD.

“Kalau saya baca di Undang-undang Pilkada dan juga dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi kata Hasyim yang wajib mundur itu adalah anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/5).

Ia beralasan caleg terpilih belum resmi menjadi anggota legislatif karena belum dilantik, oleh sebab itu, KPU tidak bisa melarang caleg terpilih untuk ikut serta kontestasi di Pilkada.

“Makanya, pasal yang digunakan adalah calon terpilih yang telah dilantik, itu artinya apa? Bukan calon terpilih, tetapi anggota,” imbuhnya.

Sikap awal Hasyim ini merujuk pada Pasal 7 Ayat (2) huruf s UU Pilkada. Beleid pasal tersebut berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.”

Pasal tersebut memang tak spesifik menyebut kategori caleg terpilih. Namun, MK saat menolak gugatan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, Februari 2024 lalu, menyatakan dalam pertimbangannya agar KPU mensyaratkan caleg terpilih mundur jika mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. (By/Ynr/Red)