Kasus Kecurangan Seleksi PPPK Kerinci Terus Bergulir di Polda Jambi, 5 Pejabat Masih Melenggang

Siasatinfo.co.id Berita Kerinci, Jambi – Kasus dugaan kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kerinci, Jambi, Desember 2023 lalu, dikabarkan masih terus bergulir.

Malah kini ratusan guru honorer yang merasa dirugikan memprotes hasil seleksi dan menuntut keadilan hingga ke ranah hukum.

Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kabupaten Kerinci melaporkan dugaan kecurangan ini ke Polda Jambi dan diketahui Polda Jambi telah menerima laporan dan sedang melakukan penyelidikan.

Informasi berhasil diperoleh Siasatinfo.co.id, Senin (26/2/2024) pagi ini, kasus dugaan kecurangan seleksi kelulusan PPPK Kabupaten Kerinci ini sudah diperiksa tim penyidik Polda Jambi.

“Laporan kecurangan dan suap kelulusan ini sudah dilakukan oleh Aliansi Honorer Nasional DPD Kerinci ke Ditreskrimum Polda pada 26 Februari 2024 lalu.

“Kita berharap Tim Penyidik Polda Jambi dalam waktu dekat dapat menyimpulkan dan memberikan informasi tentang perkembangan kasus ini.

“Ini kasus besar yang merupakan tantangan bagi Penyidik Polda, karena selain melibatkan 3 Pejabat Tinggi Pemkab Kerinci, ada 2 Kabid di Dinas Dikjar dan BKPSDM/ BKD,”ucap Aktivis Mulyadi.

Diketahui sejumlah 3 Pejabat Kerinci dilaporkan Yos Hendra selaku Ketua AHN yaitu, Ketua Panselda (Sekda Kerinci), Efrawadi (Kadis BKD), Murison ( Kadis Pendidikan dan Pengajaran).

Selain 3 pejabat penting ini, terseret dua nama Kepala Bidang (Kabid) yang diduga pangkal dan muara dari kecurangan seleksi kelulusan PPPK Desember 2023, antaranya, Efri Donal Bidang GTK (Dikjar), dan Epan, Bidang Pengadaan Pegawai dan Pensiun di BKPSDM.

Tak bisa ditampik lagi, sejumlah guru honorer yang merasa dirugikan menemukan kejanggalan dalam hasil seleksi, seperti, Nilai peserta yang diubah tanpa alasan yang jelas, Lolosnya keluarga pejabat daerah.

Tak heran jika ratusan para guru honorer kemudian melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kerinci dan DPRD Kerinci, dan parahnya berujung penyegelan dua kantor yakni, Bupati Kerinci dan BKPSDM di kompleks perkantoran Bukit Tengah oleh ratusan Pendemo.

Kini berkembang bahwa mereka membuat petisi yang ditandatangani oleh ratusan orang dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Bahkan, dikabarkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga telah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.

Ini tuntutan, para guru honorer menuntut agar hasil seleksi PPPK Kabupaten Kerinci dibatalkan. Mereka juga meminta agar dilakukan tes ulang yang transparan dan akuntabel. Mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan keadilan kepada mereka yang telah dirugikan.

Publik hingga kini masih berharap agar Polda Jambi mampu menangkap pelaku suap dan pelaku manipulasi data Seleksi Kelulusan P3K yang berakibat merugikan banyak peserta tes.

Sebab, 5 pejabat Pemkab Kerinci diketahui hingga kini masih melenggang yang kesannya kebal hukum. Wajar jika publik menilai pejabat kerinci belum tersentuh hukum.

Hingga berita ini dipublikasikan Siasatinfo.co.id, Senin (26/2/2023) pukul 10:50 WIB, belum diperoleh keterangan resmi dari tim penyidik Polda Jambi terkait perkembangan laporan Aliansi Honorer Nasional DPD Kerinci. (Ncoe/Mul/Sef)