Kapolda Jambi Diminta Usut Tuntas Pejabat Nakal Terkait Kecurangan dan Suap Tes PPPK Kerinci

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Pasca kantor Bupati Kerinci dan kantor BKPSDM/BKD disegel ratusan pendemo peserta test PPPK yang dicurangi, kini berujung keranah hukum dengan bukti laporan pengaduan oleh Aliansi Honorer Indonesia Cabang Kerinci pada Kamis (25/01/2024) lalu.

Atas laporan hukum AHN Kerinci, Tim Penyidik Polda Jambi diminta mampu mengungkap kasus dugaan kecurangan seleksi tes PPPK sampai ke akar-akarnya agar para pelaku dapat menjadi tersangka.

Pasalnya, kisruh kecurangan bermuara dari modus 30 persen tambahan nilai Panitia Seleksi Daerah yaitu, Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), secara praktis memberi ruang gerak bagi oknum pejabat melakukan kecurangan, manipulasi data dan minta uang sogok.

Berdasarkan hasil investigasi dilapangan yang diperoleh Siasatinfo.co.id, sejak hasil pengumuman kelulusan tes PPPK Kerinci, trik kecurangan mulai dilakukan oknum-oknum berwenang dengan dugaan memanipulasi data honorer disetiap sekolah, mengubah Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan), di operator Dapodik sesuai pesanan agar mulus, tentunya uang suap bermain.

Bahkan menurut beberapa sumber Siasatinfo.co.id, permainan dugaan kecurangan ini cukup rapi, mulai dari Surat Tugas Honorer dikeluarkan Kepala Sekolah, lalu ke Kabid GTK Dinas Pendidikan, kemudian dengan gampang memasukkan target ke Dapodik, lalu operator Dapodik diperintahkan Kadis sesuai pesanan.

“Jika tim kepolisian serius mengusut tuntas kasus kecurangan ini sebenarnya cukup gampang menemukan para pelaku yang merugikan daerah serta peserta tes P3K.

“Data Dapodik atau NUPTK itu adalah data 2021 bukan 2023, karena kalau jalur honor minimal 2 tahun, jangan pakai data honor yang baru di entri 2023 ini.

Kita pertanyaan juga SK Tim SKTT atau Tim Pansel SKTT, kemudian apakah seluruh peserta tes mengikuti SKTT dan tempatnya pun perlu dipertanyakan,”ujar sumber.

Kisruh kecurangan kelulusan hasil tes P3K Kerinci kini mulai melebar, Dua Kabid di Dinas Pendidikan dan Kabid di Kantor BKPSDM/BKD ikut andil sebagai dalang kisruh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Dua Kepala Bidang di Dua Dinas ini tak lepas dari pusaran kecurangan tes kelulusan PPPK.

“Sebenarnya pangkal dan muara kecurangan sekaligus sebagai otak penyuapan peserta tes P3K itu diduga berada di Bidang GTK (Dikjar), Efri Donal.

Kalau di kantor BKPSDM atau BKD itu tak lepas dari peran Apan selaku Kepala Bidang Pengadaan Pegawai dan Pensiun,”ujar sumber.

Berdasarkan informasi berhasil diperoleh Siasatinfo.co.id, Minggu kemarin (28/1/2024) pukul 18:00 WIB, nama dua Kabid ini sudah menjadi buah bibir di interen kantor Dinas maupun kalangan publik. Namun keduanya melenggang karena bertopeng dan berlindung dibawah ketiak dua Kadis Murison dan Efrawadi.

“Permainan kedua orang Kabid ini sudah umum diketahui, cuma kebetulan saja mereka masih berlindung dibawah ketiak Kadis,”kata sumber yang namanya tidak dipublish.

Sebelumya, Aliansi Honorer Nasional (AHN) melaporkan tiga pejabat Kabupaten Kerinci ke Polda Jambi yaitu, Zainal Efendi (Sekda Kerinci) selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Selanjutnya, dilaporkan juga Kepala Dinas BKPSDM/ BKD, Efrawadi selaku Sekretaris Panselda dan Kadis Dikjar H Murison juga merangkap sebagai Sekretaris Panselda Seleksi PPPK Kerinci.

Mereka bertiga ini dilaporkan ke Polisi karena diduga melakukan praktik kecurangan dan suap seleksi tes kelulusan PPPK.

Edios juga menyoroti ketidaktransparanan dalam pengumuman jadwal SKTT, yang menyebabkan banyak peserta PPPK tidak mengetahui seleksi tambahan tersebut dilakukan. Hal ini menambah kecurigaan akan adanya upaya sistematis untuk memanipulasi hasil seleksi.

Laporan yang dibuat pada Kamis 25 Januari 2024 dan teregister dengan nomor: Reg/42/I/2024/Ditreskrimum ke Polda Jambi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengungkap kebenaran dan memulihkan keadilan bagi para honorer.

Edios melaporkan adanya dugaan manipulasi data dan dugaan pemalsuan dokumen tenaga honorer atas nama-nama sebagai berikut:

1. Dua orang ajudan Bupati Kerinci (periode 2014-2019 dan periode 2019-2023), yang diloloskan sebagai tenaga guru padahal dia tidak pernah bertugas menjadi guru.
2. Seorang sopir kepala dinas yang diluluskan sebagai tenaga guru, padahal dia cuma 1 tahun bertugas.
3. Anak pertama Bupati Kerinci (periode 2014-2019 dan 2019-2023) yang diluluskan sebagai tenaga guru padahal dia tidak pernah bertugas menjadi guru.
4. Seorang pendamping keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial yang diluluskan sebagai tenaga guru padahal dia tidak pernah bertugas menjadi guru.
5. Guru honorer yang pernah menjadi narapidana yang diluluskan sebagai tenaga guru padahal sejak menjadi narapidana 2022 sampai 2023 tidak pernah bertugas menjadi guru.
6. Seorang honorer yang bekerja di kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kerinci justru diluluskan di formasi guru.

Selain 6 orang diatas yang dilaporkan, masih ada lagi seorang pelayan SD Kelurahan Siulak Deras, honor atau SK tuga sebagai penjaga sekolah tidak pernah mengajar dalam kelas, namun diluluskan sebagai guru.

Kuat dugaan kasus penjaga sekolah di SD 194/III ini bermain uang dengan Kepala Sekolah Bustamin, selanjutnya bermain dengan Kabid Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Efri Donal dengan merubah data Dapodik di operator.

Diharapkan, Tim Penyidik Polda Jambi tidak menganggap remeh dugaan kasus kecurangan dan suap tes PPPK Kerinci, karena jika dibiarkan para “Pejabat Nakal” akan tetap melenggang mengumpulkan pundi-pundi harta tidak wajar dan menginjak keadilan bagi para honorer tidak mampu membayar uang suap.(Ncoe/Mul/ Red)