Habiskan Dana Milyaran, Kegiatan Dinas Perkim Terindikasi Fiktif, BKD Kota Sungai Penuh Kecolongan

Siasatinfo.co.id Berita Sungai Penuh – Terendus ada dugaan fiktif kegiatan di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dipimpin Kadis Nasrul diduga  menghabiskan dana sekitar Rp 1,4 Milyar mencuat kepermukaan berawal dari honor PNS selaku pekerja tidak dibayarkan.

Tak heran, santer dugaan korupsi soal dana kegiatan tahun anggaran 2018 dan 2019, kini menjadi ‘gonjang ganjing’ dikalangan PNS Kota Sungai Penuh, bahkan tercium pihak Kejaksaan Negeri setempat.

Informasi diperoleh siasatinfo.co.id Selasa (18/02/2020), sejumlah dana Satu Milyar lebih yang dikelola raib diduga tanpa SPJ. Menyeruak kabar,  proses pencairan anggaran ke Badan Keuangan Daerah tanpa melalui prosedur.

“Selain tak sesuai prosedur, ada dugaan slip setoran pajak sengaja dipalsukan melibatkan orang dalam di dinas Perkim,”ujar Sumber yang minta namanya dirahasiakan.

Lebih parah lagi, anggaran yang sudah menjadi silpa juga dicairkan tanpa adanya bukti fisik kegiatan alias fiktif.

“Iya,  kegiatan konsultan (jadi silpa) dicairkan. Kita juga heran, kenapa BKD bisa mensetujui pencairan dana itu tanpa bukti fisik. Bukan dibidang ini saja, dibidang lain juga ada. Sekarang diperiksa khusus oleh inspektorat,” ujar sumber.

Kuat dugaan pencairan anggaran kegiatan senilai Rp 1,4 M itu, Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh kecolongan karena tidak selektif terhadap bahan usulan pencairan anggaran dinas.

Mencuat kasus dugaan fiktif kegiatan Dinas Perkim capai Rp 1,4 M, melibatkan para petinggi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Sungai Penuh, dikabarkan turut kena imbasnya.

Seperti, Afyar Muchtar selaku Kepala Badan Keuangan Daerah, sebelumnya dijabat oleh Mat Rasyid dikabarkan telah dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Bukan mereka berdua saja, namun Kabid Perbendaharaan di BKD yakni, Pada Oloan Siregar dikabarkan turut dipanggil soal kisruh dugaan korupsi tersebut.

Saat ini, temuan capai Rp 1,4 M hasil dari  audit Inspektorat kota sungai penuh, terjadi pemotongan anggaran bidang dan bedah rumah, melibatkan bendahara, Kabid dan Kasi.

Hingga audit Inspektorat mencuat, Bendahara, Kabid, dan Kasi pada kegiatan dinas Perkim tidak dapat menunjukkan SPJ ril tentang kegiatan dengan menghabiskan dana disinyalir mencapai Rp 1,4 Milyar. (Jm/red).