Mumpung Tidak Sample Inspektorat, Laporan SPJ DD Koto Tengah Semurup Diduga Lahan Empuk Korupsi Kades Saipul Hadi

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Parah!! Banyak Desa Se Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, ternyata penyaluran Dana Desa (DD) hampir mendekati Rp. 1 Miliar di Desa Koto Tengah seperti lahan empuk kecurangan dan korupsi bagi oknum Kades Saipul Hadi.

Leluasanya Kades tersebut melakukan dugaan penyelewengan Ratusan Juta DD 2023 lalu, pemicunya karena Desa Koto Tengah mumpung tidak termasuk sample (Contoh) pemeriksaan internal Inspektorat tahun ini.

Akibatnya, laporan realisasi penyaluran uang masyarakat dilaporkan Kades terendus hanya akal-akalan guna meraup untung besar dan mengelabuhi tim pemeriksa Inspektorat.

Terdapat kejanggalan di item pos biaya kegiatan yang sudah direalisasikan sesuai data terakhir 5 September 2024,  sebesar Rp. 694,4 juta, diduga laporan SPJ Kades Saipul Hadi terindikasi korupsi dan bisa diusut tuntas aparat penegak hukum.

Salah satunya, biaya kegiatan sarat dugaan laporan SPJ bermuatan fiktif yaitu, pencairan dana tahap satu untuk Pembinaan Lembaga Adat (Kegiatan Seminar Adat) sebesar Rp 43.823.300 ( Rp. 43,8 Juta).

Lantaran dinilai tidak masuk akal, beberapa Warga Desa Koto Tengah mulai angkat bicara, mereka menyoroti laporan realisasi DD 2023 yang dilakoni Saipul Hadi.

“Coba cek betul kepada orang adat dan ketua adat desa kami oleh tim auditor Irban 1 Inspektorat Kerinci, apa betul dana adat mencapai Rp. 43 Juta lebih.

Kami rasa laporan Siskeudes yang dilaporkan Kades Saipul sangat tidak masuk akal, Laporan SPJ Kades ini harus diperiksa secara transparan pihak berwenang,”ujar warga setempat.

Selain uang adat dinilai laporan fiktif dan sarat dugaan korupsi, ternyata ada lagi beberapa pos kegiatan yang habiskan DD 2023 dikelola Kades Saipul yang tuai sorotan miring dan jadi buah bibir warga sekitar, diantaranya biaya untuk MTQ Tingkat Desa sejumlah Rp 12,4 juta.

Sementara untuk belanja pos Pembinaan Karang Taruna hanya Rp 1,2 jutaan. Sedangkan uang untuk Belanja Peralatan PKK tahap satu lebih besar yakni Rp.9,7 Juta.

Selanjutnya, biaya Jalan Pemukiman/Gang (jalan Lingkungan tahap 2 ) Habiskan DD sebesar Rp 88,5 juta. Dan untuk
Penyelenggaraan Posyandu Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu mencapai Rp.25,9 Juta.

Kedua pos aliran DD ini harus diperiksa Inspektorat agar tidak menjadi ajang mencari kekayaan bagi oknum Kades bersama keluarganya.

Selanjutnya biaya dikeluarkan untuk Penyusunan APBdes (Tahap 1), 3 kali berturut-turut hanya judul berbeda-beda namun maksudnya sama, habiskan uang masyarakat sekitar Rp. 11,9 Juta.

Antaranya, Biaya Penyusunan APBdes Rp 5.319.280, Penyusunan RKP Rp. 3.196.000, dan Musyawarah Perencanaan APBdes Rp. 3.447.800, total Rp.11,9 Juta dicurigai sebagai laporan Mark Up.

Beberapa pos kegiatan belanja DD  tahap 1 diatas jika di audit tim auditor Inspektorat Pemkab Kerinci, SPJ diduga abal-abal Kades Saipul Hadi bakal ditemukan kerugian uang negara yang mesti dikembalikan dan diperiksa Tim Tipikor.

Sementara itu, Kades Saipul Hadi dikonfirmasi Kru Siasatinfo.co.id via WhatsApp, hingga berita dipublish belum berani menjawab pertanyaan terkait beberapa belanja pos kegiatan yang sarat dengan dugaan korupsi. (Mulyadi/Wan)