Dugaan SPJ Fiktif Berencana, Kades Belui Leluasa Gerogoti Uang Desa, APH Diminta Turun Tangan!

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Kucuran Dana Desa Belui anggaran 2023 sebesar Rp.709, 8 Juta dilaksanakan Halapni selaku Kepala Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, tak henti menuai sorotan miring warga masyarakat.

Pasalnya, Lumbung Desa digadang-gadang dinikmati masyarakat hanya akal bulus untuk gerogoti uang desa yang dianggarkan berencana sebesar Rp.72,5 Juta. Pos ini berpotensi korupsi, diduga sebagai lahan empuk bisnis Kades Halapni.

Menurut keterangan warga setempat, biaya yang diperuntukkan di Pos Lumbung Desa sangat tidak masuk akal dan hanya lahan bisnis Kades mencari untung, karena dugaan SPJ fiktif berencana hingga merugikan uang Negara.

“Dengan biaya sebesar Rp.72 juta, warga masyarakat sini hanya diberi Kades berupa 1 batang bibit pohon jeruk dan 1 kantong benih padi.

Dan setau kami dibagikan hanya Satu Batang Jeruk dan Satu Kantong Benih Padi per setiap KK dan benih padi yang diberikan Kades ke Petani perlu dicurigai.”

“Bibit yang diberikan kades sepertinya hanya produk murahan dan tidak berlabel yang katanya dipesan dari Jawa, tidak masuk akal bisa habiskan uang Rp.72 Juta,”ujar sumber warga.

Selain itu, tercatat laporan realisasi keuangan dicurigai sebagai SPJ Fiktif dan sengaja di Mark Up dengan unsur berencana yakni, biaya Pengadaan Teknologi Tepat Guna dan usaha mikro.

“Biaya kegiatan teknologi tepat guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian Rp 84.944.776, sangat tidak dimengerti masyarakat.

Dan biaya untuk Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Rp 53,7 Juta, kedua item ini habiskan DD sekitar Rp. 138 jutaan.”

“Kegunaan uang di dua pos di atas ini, jangan-jangan hanya judul laporan SPJ upahan tertulis saja, tetapi mengibuli tim pemeriksa Inspektorat dan leluasa menggerogoti uang masyarakat,”Ujarnya sumber.

Warga Belui berharap aparat penegak hukum (APH), Irbansus Inspektorat untuk turun tangan memeriksa pelaksanaan uang DD 2023 dan 2024 yang dikelola Kades Halapni.

Hal ini agar Kades tidak leluasa berlindung ke oknum pejabat pemeriksa di Irban 3 yang dipimpin Andra Namires, dan saat ini sedang disorot miring dugaan Pemeriksa lakukan Pungli ke para Kades.

Selanjutnya, Biaya Pembangunan Prasarana Jalan Desa habiskan uang Rp 81,4 Jutaan, pos ini perlu pemeriksaan ketat karena dicurigai terjadi Mark Up.

Lalu, Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Rp. 80 Juta, dua pos kegiatan DD 2023 ini sepertinya sama, hanya selisih biaya dikucurkan yang beda tipis.

Janggal lagi, biaya untuk  Penyelenggaraan Posyandu habiskan DD sebesar Rp. 60.3 jutaan, diduga terjadi pembengkakan anggaran yang disengaja.

Terkait dugaan penyalahgunaan DD Desa Belui ini, Inspektur Pemkab Kerinci, Zufran, SH, MSi, pun berjanji akan atensi kan untuk pemeriksaan laporan DD Kades Belui yang heboh diberitakan.

“Baik, akan menjadi atensi kita nanti dalam pemeriksaan. Akan kita teruskan kepada Irban wilayah,”tegasnya Inspektur Inspektorat Pemkab Kerinci. (Mul/Mdona)