Dinilai Tidak Etis, Mobil Dinas Baru Bupati Merangin dan Sekda Didemo Mahasiswa HMI

Siasatinfo.co.id, Berita Merangin – aksi unjuk rasa oleh sejumlah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Merangin, Jambi, soal menolak mobil dinas baru Bupati Mashuri dan Sekda berujung pada pengamanan sejumlah Mahasiswa guna dimintai keterangannya oleh Polisi.

Aksi penolakan terhadap mobil dinas kedua pejabat tinggi di Pemkab Merangin terjadi di gedung DPRD, malam tadi (30/9), sebanyak 7 orang mahasiswa dalam aksi tersebut sempat diamankan Polres Merangin.

Dikatakan Kapolres Merangin Jambi, AKBP Irwan Andi Purnamawan kepada media, Jumat (1/10/2021), pengamanan hanya soal kegiatan aksi.

“Mereka diamankan dalam rangka untuk mengambil keterangan tentang kegiatan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Merangin,” kata Kapolres Merangin.

Diketahui bahwa mahasiswa HMI Merangin diamankan polisi lantaran melakukan aksi demo dengan melewati batas waktu. Usai diperiksa para mahasiswa kemudian dikembalikan ke rumah masing-masing oleh polisi.

“Aksi mereka kebetulan telah melewati batas waktu, dan setelah itu mereka kembali,” ujar Irwan.

Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) BADKO Jambi kecewa sekaligus mengecam tindakan pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan aksi demo di gedung dewan.

Koordinator BADKO HMI Jambi, Nanda Herlambang mengatakan HMI Cabang Bangko melakukan aksi di kantor DPRD Merangin merupakan bagian dari penyampaian aspirasi menolak pembelian mobil dinas baru pejabat Merangin demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Nanda menyayangkan dalam upaya pengamanan dan penertiban oleh kepolisian itu juga sempat terjadi tindak kekerasan fisik terhadap pengunjuk rasa.

Menurutnya, fakta ini ditemui Badko HMI Jambi dari pengamatan langsung di lapangan dan banyaknya foto dan video yang beredar di media sosial.

“Tindakan oleh aparat penegak hukum atas alasan apapun tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi yang menjadi korban tindakan kekerasan tersebut adalah kaum intelektual yang menyampaikan aspirasi di muka umum sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah,” ujar Nanda dalam keterangan terpisah.

“Semestinya dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, ini segera di evaluasi lagi kinerjanya,” sambung Nanda.

Aksi demo tersebut dilakukan para mahasiswa, pada Kamis (30/9) malam, di gedung DPRD Merangin. Demo itu digelar tepat pada saat rapat paripurna.

Mahasiswa menggelar aksi ini juga sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada wakil rakyat dan Pemkab Merangin Jambi yang merencanakan pembelian mobil dinas baru di anggaran APBD perubahan itu.

Di aksi unjuk rasa tersebut, para mahasiswa juga sempat menerobos masuk ke gedung rapat paripurna. Mereka menerobos ke sidang rapat, agar dapat langsung didengar oleh para wakil rakyat, demi meminta supaya anggaran mobil dinas baru itu dibatalkan.

Selain ditolak mahasiswa, ditengah – tengah ekonomi warga masyarakat Merangin sedang terjepit pada pandemi Covid-19, pengadaan mobil dinas baru tersebut sangat dinilai banyak kalangan sangatlah tidak etis.(Bay/red)