Didepan Ketua Bawaslu dan KPUD Tanjab Timur, Dillah-Muslimin Berani Berbuat Curang: Profesionalisme Penyelenggara Dipertanyakan

Siasatinfo.co.id, Berita Tanjab Timur – Pasangan calon nomor urut 02 Dillah-Muslimin menuai kecaman publik setelah diduga melakukan pelanggaran moral dan etika dalam debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPUD Tanjung Jabung Timur, Jumat malam (15/11/2024). Pasangan ini tertangkap menggunakan handphone selama debat berlangsung, yang memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Penggunaan perangkat elektronik saat debat dianggap sebagai pelanggaran etika, terutama karena acara tersebut disiarkan langsung dan disaksikan masyarakat luas. Kehadiran Ketua Bawaslu Tanjab Timur beserta jajaran KPUD sebagai penyelenggara dinilai gagal mencegah tindakan yang mencederai nilai-nilai sportivitas dalam demokrasi.

Penasehat hukum pasangan rival, Laza-Aris, Sahroni, menyampaikan kritik tajam terhadap tindakan tersebut.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Dalam debat yang seharusnya mencerminkan moralitas dan integritas kandidat, paslon Dillah-Muslimin justru menunjukkan pelanggaran etika. Yang lebih ironis, acara ini langsung dikomandoi oleh KPUD Tanjab Timur juga diawasi Ketua Bawaslu. Fakta bahwa pelanggaran ini bisa terjadi menimbulkan spekulasi buruk terhadap profesionalisme penyelenggara,” tegas Sahroni.

Menurut Sahroni, tindakan tersebut bukan hanya merugikan pasangan kandidat lain, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap proses pilkada yang jujur dan adil. Ia meminta agar KPUD juga Bawaslu segera memberikan klarifikasi bahkan mengambil tindakan tegas.

“Ketika penyelenggara tidak mampu menjaga independensi dan menegakkan aturan secara ketat, ini berbahaya bagi demokrasi kita. Tindakan Dillah-Muslimin menunjukkan keberanian yang tidak pada tempatnya, atau jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi pilkada selanjutnya,” tambahnya.

Kejadian ini memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen penyelenggara dalam memastikan bahwa setiap pasangan calon bertarung secara adil dan bermartabat. Kritik maupun kecaman membanjiri media sosial, dengan banyak warga Tanjab Timur yang menyerukan transparansi hingga tindakan nyata dari pihak terkait.

Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi ajang bagi kandidat menunjukkan visi, misi, dan program unggulan mereka, bukan memperlihatkan pelanggaran yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. (f.f)