Dicurigai Warga SPJ BLT DD Bermuatan Fiktif, Kades Koto Diair Kerinci Ditantang Buka Daftar Penerima BLT Senilai Rp162 Juta

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Terungkap laporan realisasi penyaluran uang bantuan langsung tunai (BLT DD) tahun 2023 dengan hasil data 18 Juli 2024 di Desa Koto Diair, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci sangat dicurigai kebenaran laporan belanja modal masyarakat penerima BLT Dana Desa.

Pasalnya, Jasnadi melaporkan kucuran aliran uang BLT DD setempat secara tertulis dinilai banyak pihak cukup besar dan perlu dipertanyakan kebenaran jumlah penerima bantuan uang tersebut.

Sementara, informasi berhasil diperoleh Siasatinfo.co.id, Sabtu (3/8/2024), untuk Desa Koto Diair BLT-Dana Desa dibagi Jasnadi selaku Kepala Desa yang tercatat di Tiga Tahap laporan realisasi sekitar Rp.162.000.000, (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).

“Dengan uang BLT DD sebesar Rp.162 Juta untuk Desa Koto Diair dengan jumlah penduduk termasuk paling kecil dari desa-desa tetangga sekitar Kecamatan Air Hangat tentu ini sangat dicurigai laporannya.

Selain jumlah penduduk termasuk paling kecil, Warga Masyarakat sini boleh dikatakan rata-rata rumah permanen dan penduduknya susah kita cari orang tidak mampu.”

“Bukan sombong, tetapi faktanya dilapangan semua rumah permanen karena wilayah desanya kecil, ekonomi per individu rata-rata menengah ke atas.

Kami siap tantang mana daftar orang Penerima BLT yang telah disalurkan Kades Jasnadi ini,”pungkas sumber setempat.

Setelah heboh diberitakan bahwa laporan realisasi keuangan DD Desa tersebut, satu persatu borok laporan Kades Jasnadi diduga sarat Korupsi mulai tercium dan perlu diusut penegak hukum dan Inspektorat Kerinci.

Untuk diketahui, Pencairan uang BLT ditahap 1 berjumlah Rp 40.500.000, tahap 2 sebesar Rp 81 Juta dan tahap 3 Total berjumlah Rp 162 Juta, jumlah BLT ini tertulis cukup besar dan dipertanyakan maksud laporan realisasi keuangan DD Desa Koto Diair.

Selain itu, warga berharap Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kerinci untuk segera mungkin meng audit khusus laporan aliran dana DD yang dikelola Kades Jasnadi, karena kuat dugaan terjadi Mark Up Laporan belanja kegiatan dimasing-masing pos kegiatan.

“Khusus untuk desa kami tolong diperiksa dan diusut secara tuntas tentang pelaksanaan uang desa, kami tidak bisa menerimanya jika uang DD menjadi ladang korupsi nya Kades.

Ungkap dan usut terus biar jelas kucuran dan kegunaan uang DD dan pastikan bahwa laporan aliran belanja kegiatan sesuai dengan fakta dilapangan biar kedok laporan fiktif betul-betul terbongkar.”

“Bisa jadi laporan tertulis ke Inspektorat tidak sama dengan apa yang dikerjakan oleh Kades Jasnadi, tidak sinkron dengan fakta pembangunan dalam desa kami,”ujar warga masyarakat.

Biaya belanja Poskamling habiskan uang sebesar Rp.10,5 Juta, biaya makanan tambahan Balita dan Ibu Hamil sebesar Rp 12.550.000, (Rp.12,5 Juta).

Lalu, belanja untuk beli Laptop Rp 16,3 Juta dan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 40,5 Juta, semua pos kegiatan diatas diduga lumbung korupsi.

Kemudian biaya Jalan Lingkungan sebesar Rp.45,5 Juta dan untuk Jalan Usaha Tani Rp. 90,5 juta.

Pembangunan Drainase atau untuk Pembuangan Air Limbah bisanya menghabiskan anggaran Rp. 97,5 juta. Ada lagi, biaya Pembangunan Saluran Irigasi sebesar Rp.43,5 juta.

Laporan SPJ keuangan Kades Jasnadi sangat janggal dan patut dicurigai laporan asal-asalan sekali, ini tentu dapat diduga banyak unsur yang mengakibatkan kerugian uang negara.

Lalu terdapat pos pengeluaran untu biaya Koordinasi Pemerintah Desa sebesar Rp.18,6 Juta dan biaya Penyelenggaran TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Rp 4.500.000, perlu di cek kembali ke lapangan.

Janggalnya, biaya belanja modal untuk Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil sebesar Rp 25 jutaan ini dipertanyakan kebenarannya.

“Lebih dipertanyakan lagi, biaya untuk Pembinaan Karang Taruna  sebesar Rp 21.750.000, apa benar ada diterima pemuda sini.

Aneh juga belanja untuk Pembinaan PKK bisa-bisanya menghabiskan uang desa sebesar Rp 51,7 Juta.”

“Dengan Laporan keuangan DD yang secara jor-joran dilakukan Kades Jasnadi sungguh banyak tak masuk akal dan perlu diusut tuntas penegak hukum, jika mau kesaksian, masyarakat pasti siap membantu,”tegasnya.(Mulyadi/Mdona/Red)