Desas-desus Fee Proyek Bikin Kadis Lingkup Pemkab Kerinci Resah, Orang Dekat Catut Nama Pj Bupati

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Setelah mencuat ada permainan suap pada royalti pagelaran paket proyek tender maupun paket PL di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) di lingkup Pemkab Kerinci, Pj Bupati Asraf,S.Pt. M.Si menampik dan berkilah tidak tau menahu.

Ia (Pj Bupati-Red) tidak hanya menampik desas-desus fee proyek, tetapi malah berkilah kalau para Kepala Dinas malah menganggap remehkan dirinya karena jabatan yang diembannya.

Namun ironisnya, desas-desus pungutan fee sebelum tender digelar dibeberapa Dinas Pemkab Kerinci dengan mencatut nama Pj Bupati, semakin hari berkembang dan cukup meresahkan para rekanan kontraktor maupun orang dinas.

Informasi berhasil diperoleh Siasatinfo.co.id, Senin (6/5/2024) dari sumber didalam lingkup Pemkab Kerinci mengungkapkan, bahwa tingkah laku orang dekat Pj Bupati Kerinci sudah melewati batas dan perlu diketahui Asraf.

“Oknum tersebut termasuk orang dekat Pj Bupati dengan berani terang-terangan menandai paket proyek tender dan paket PL dan malah beraninya mengatur kinerja Dinas OPD yang bikin resah.

“Kami bekerja sesuai aturan bukan diatur -atur dibawah tekanan jatah paket proyek dengan menjual nama  Pj Bupati ke setiap dinas.

Jika ini dibiarkan Pj Bupati, kegiatan yang harusnya bisa dipercepat akan mandek oleh oknum-oknum seperti itu. Ini salah satu penyebab mandeknya progres yang berlangsung di interen dinas-dinas Pemkab Kerinci,”ungkapnya.

Guna mencegah kasus suap, kasus gratifikasi yang dapat terjerat tindak pidana korupsi itu, para sumber berencana akan melaporkan ke Penegak Hukum.

Sementara menurut Asraf Pj Bupati Kerinci kepada Siasatinfo.co.id beberapa waktu lalu menampik tentang ada permainan fee proyek yang melibatkan dirinya.

“Soal Fee proyek dikatakan sampai 15 hingga 20 persen dibayarkan para rekanan, saya terus terang tidak mengetahui secara persis. Apalagi fee proyek sampai mengikuti nilai harga jual beli emas.

Saya hanya berharap kepada masing-masing Dinas OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pelayanan lebih maksimal. Kita di Provinsi Jambi termasuk paling terendah dalam pelayanan publik.”

Saya ini kan hanya Pj Bupati, wajarlah perintah saya dianggap remeh oleh para Kepala Dinas,”kata Asraf.

Lanjut Asraf, bahkan ada di antara Kepala Dinas saat keluar daerah tanpa melapor dan sepengetahuan saya, saat dibutuhkan dan dipanggil melalui ajudan malah sudah diluar daerah.

Mereka mungkin anggap enteng karena saya cuma Pj Bupati. Setidaknya para Kadis mau keluar daerah atau dinas luar paling tidak memberi tau, lewat pesan WhatsApp saja jadi lah,”ucap Asraf. (Ncoe/Ddi/Red)