Buntut Pungli Sertifikat, Kades dan Sekdes Tangkil Terancam Dipolisikan!

Siasatinfo.co.id Berita Kerinci – Dugaan permainan licik Kades Romi Irwandi bersama Sekdes Metra Lukita di Desa Tangkil, Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci, soal pungutan uang bagi penerima Sertifikat Prona mulai terendus aparat penegak hukum, lantaran adanya persekongkolan.

Buntut kelicikan dengan modus surat ditandatangani warga Desa sejumlah lebih kurang 300 orang penerima sertifikat Prona, disinyalir hanya akal licik Sekdes Metra untuk meraup uang  hasil dari Pungli.

Informasi berhasil dihimpun siasatinfo.co.id, Jum’at (19/6/2020) sekitar pukul 10:30 WIB, beberapa warga Desa Tangkil menyebutkan bahwa, dugaan hasil Pungli berhasil dikantongi Kades dan Sekdes Cs Lebih kurang 300 orang dikalikan Rp 600 Ribu sama dengan Rp 180 Juta.

“Ya, memang cukup pantastis uang hasil pungli, dugaan kami bisa saja mencapai Rp 180 juta lebih kurang.

“surat kesepakatan warga mau bayar Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu per setiap orang hanya rekayasa Sekdes Metra bersama Kades Romi saja.

“Intinya kalau pungutan sertifikat prona lebih dari Rp 200 ribu itu sudah pungli, warga penerima sertifikat tidak bisa berbuar apa – apa karena terpaksa menyetujui, dan mereka masyarakat awam dibodohi karena tidak tau aturan saja,”ungkap sumber siasatinfo.co.id yang namanya tidak mau ditulis.

Aturan administrasi Sertifikat Prona perlu diketahui Masyarakat Umum yakni, keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017.

Untuk Kategori IV yaitu; Untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Dari fakta diatas, ratusan warga Desa Tangkil yang terlanjur dan terpaksa membayar lebih karena kelicikan Kades dan Sekdes cs diminta aparat hukum untuk segera mungkin melaporkan ke Polisi.

Hingga berita ini dipublish siasatinfo.co.id Kades Romi Irwandi dihubungi via handphone seperti mengelak memberikan penjelasan soal tudingan Pungli dan penyaluran BLT DD serta BST.

Namun, Metra Lukita selaku Sekdes Desa Tangkil membantah dan terkesan membela Kades soal Pungutan uang bagi penerima Sertifikat Prona di Desa Tangkil yang merugikan warga masyarakat.(Jm/red).