Buntut Kantor Bupati Kerinci Digembok Pendemo, 2 Kadis Diminta Lengser dan Diproses Hukum

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Buntut Kantor Bupati Kerinci digembok dan disegel ratusan massa pendemo yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional, Cabang DPD Kabupaten Kerinci, Petinggi Daerah ini menuai cibiran dan cemoohan warga masyarakat Alam Sakti Kerinci. Sekaligus publik juga minta dua Kadis terkait dicopot dari jabatannya.

Pasalnya, sudah lewati 65 tahun HUT Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, baru kali ini menorehkan catatan kelam dan sejarah di Provinsi Jambi ada dua kantor penting yang disegel para pengunjuk rasa.

Kejadian memalukan dan tamparan keras bagi petinggi daerah yang saat ini menjabat usai surat pengunduran diri mantan Bupati Adirozal karena ikut nyaleg anggota DPR RI dari Partai PAN.

Penyebabnya sangat sepele, sudah 3 kali ratusan peserta tes P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak) Kabupaten Kerinci melakukan aksi damai, namun tetap saja dianggap remeh.

Hal demikian memancing situasi panas para pendemo yang sedang menggelar aksi di komplek perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah Siulak, pada Kamis lalu(18/01/2024), yang buntutnya kantor disegel.

Menariknya, selain penyegelan kantor Bupati, ratusan pendemo yang tergabung dengan Aliansi Honorer Nasional itu terlebih dahulu melakukan penyegelan Kantor BKPSDM /BKD yang dipimpin Efrawadi.

Bahkan, penyegelan oleh para demonstran lantaran kesal terhadap perlakuan kecurangan Panitia Seleksi Daerah pada Tes PPPK 2023 lalu dengan menginjak dan menzalimi peserta tes yang memperoleh nilai tinggi gagal, nilai rendah diluluskan, rekayasa kelulusan ditemukan janggal.

Selain itu, pendemo kesal karena absensinya Asraf selaku Pj Bupati Kerinci serta ketidakhadiran Kadis BKD, Efrawadi dan Kadis Dikjar, Haji Murison, Keduanya melenggang dan kabur serta tidak pernah menampakkan batang hidungnya depan pendemo.

Menurut beberapa peserta aksi demo menyebutkan bahwa, 2 Kadis sebagai dalang kisruh serta pemicu kecurangan kelulusan tes P3K mesti lengser dan diseret ke penegak hukum biar ada efek jera dan Pemkab Kerinci bersih KKN dari dua pejabat ini.

“Kedua Kadis, Efrawadi dan Haji Murison yang disinyalir sebagai pangkal muara dari kecurangan pada seleksi kelulusan tes PPPK harus lengser dan dicopot dari jabatan masing-masing agar tidak ada lagi kisruh di Pemkab Kerinci.

“Kami selaku tenaga honorer sekaligus sebagai warga masyarakat kabupaten kerinci tidak percaya lagi dengan kedua Kadis ini jika masih menjabat di Lingkup Pemkab Kerinci.

Jika benar Kadis Efrawadi dan Kadis Murison merasa tidak terlibat terima uang sogok dalam pusaran kecurangan kelulusan tes P3K, tentu mereka berdua ini berani tatap muka dengan para pendemo. Ini malah kedua kadis ini tak jelas batang hidungnya,”ujar para aksi unjuk rasa.

Terpisah dikatakan aktivis senior Mulyadi kepada Siasatinfo.co.id, Jum’at (19/1/2024) pukul 11:30 WIB, mengatakan bahwa kedua Kadis ini merupakan dalang kisruh  kelulusan Tes P3K Kerinci hingga trending ke ranah nasional.

“Dua Kadis ini, BKPSDM/BKD dipimpin Efrawadi serta Dinas Pendidikan dan Pengajaran dibawah kepemimpinan Haji Murison memang harus dicopot, karena pangkal masalah ada di mereka berdua.

“Jangan gara-gara kelakuan mereka dua Kadis ini malah Asraf selaku Pj Bupati Kerinci yang dilantik tanggal 4 November 2023 lalu malah kena getah dan imbasnya, padahal beliau tidak tau apa-apa, karena seleksi tes P3K masih dijabatan Adirozal selaku Bupati Kerinci.

“Dengan penyegelan Kantor BKD dan Kantor Bupati Kerinci ini dinilai banyak publik baik daerah maupun nasional, sebuah tamparan muka dan sejarah kelam bagi Pemkab Kerinci. Ini tak bisa dibiarkan, kedua kadis disinyalir dalam pusaran kisruh ini harus di nonaktifkan Pj Bupati,” Ujar Mulyadi dengan tegas.

Diharapkan publik, ketegasan Asraf selaku Pj Bupati terhadap Kadis Efrawadi dan Murison Kadis Dikjar untuk men nonaktifkan keduanya sangat dinanti.

Selain itu, Asraf yang berjanji dengan serius menyurati kementerian pusat terkait dugaan kecurangan seleksi tes PPPK Kerinci harus terbukti. Dan Koordinasi DPRD Kerinci untuk segera menggelar Pansus pun harus terealisasi biar kisruh ini tidak terus menerus bergejolak.

Parahnya, pihak Pemkab Kerinci malah mendatang BKN Regional VII Palembang yang hanya memeriksa pemberkasan Tim Seleksi Daerah Kerinci yang dinilai bersih dengan nota bene tidak ada kejanggalan.

“Sudah rahasia umum jika mereka yang dari BKN Regional VII Palembang melakukan pemeriksaan tentu ada main matanya.

“Jika mau jujur Tim BKN Palembang tidak memeriksa pemberkasan, coba turun melakukan investigasi sesuai data kecurangan yang dimiliki pendemo, pasti ada kecurangan.

“Harusnya Tim BKN mau jujur mesti didampingi tim Independen dan Penegak Hukum serta para perwakilan pendemo. Ini diduga hanya trik Pj Bupati mengibuli peserta tes P3K yang seakan-akan ada tindakan,”ujar Mulyadi Aktivis Senior Kerinci.

Sementara Hingga berita ini dilansir, Pj Bupati Kerinci belum menjawab pertanyaan Siasatinfo.co.id via WhatsApp nya walau sudah dibaca.(Ncoe/Sef/Red)