Bimtek Siskeudes Kades Kerinci Disorot Modus Gerogoti Uang Desa Berbau Politik Pilkada, Syahril Kadis PMD Harus Diperiksa APH

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Santer pelaksanaan Bimbing Teknis (Bimtek) Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) yang berjumlah 285 Desa Se Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, disorot hanya hamburkan uang masyarakat desa.

Selain disorot pemborosan uang desa, panitia pelaksanaan Bimtek Siskeudes beraroma politik Pilkada Kerinci 2024, karena Panitia Pelaksana dikabarkan memihak dan mengarahkan peserta Bimtek untuk mengerahkan massa hanya kedua Paslon Bupati Kerinci, HTK-Ezi Nomor urut 2 dan Darmadi-Darifus nomor 1.

Kegiatan Bimtek dilaksanakan Dinas PMD Kerinci di akhir tahun dengan momentum Pilkada 27 November 2024 ini sontak memuai buah bibir banyak pihak, karena dinilai modus menggerogoti miliaran uang desa.

Pasalnya, Bimtek ini diduga langsung di lakoni Syahril Hayadi sebagai Kadis PMD bekerjasama dengan Kem David Kabid Keuangan dan Aset, tanpa melibatkan APDESI dan lembaga resmi dari kementerian pusat.

Informasi berhasil dihimpun dari beberapa sumber di Desa oleh Siasatinfo.co.id, Senin (21/10/2024) sekitar pukul 10:30 WIB, mengungkapkan bahwa Bimtek Siskeudes berbau tak sedap karena bernuansa politik Pilkada Kerinci.

“Bimtek Siskeudes kali ini dilaksanakan langsung oleh Dinas PMD dengan mendatangkan narasumber dari BPKP dan Kejaksaan, mungkin tujuannya agar terlindung dari kebobrokan kegiatan yang tidak etis saat jelang Pilkada.

Contohnya, setiap Desa dipungut uang sekitar Rp.5,6 Juta, dengan biaya konsumsi dan penginapan hotel 2 malam saja, Kadis PMD beserta kroninya harus diperiksa aparat penegak hukum terkait acara bimtek Siskeudes ini.”

“Sebelumnya kan sering juga Bimtek Siskeudes di wilayah provinsi jambi, tapi hanya dipungut uang hanya Rp.2,5 Juta. Panitia Pelaksana dapat untung Rp.3.100.000,- tiap desa yang berangkat hanya 2 orang,”ungkap sumber.

Diharapkan pelaksanaan Bimtek Siskeudes jelang Pilkada 2024 ini harus di evaluasi Pj Bupati dan pihak berwenang dari Kementerian Desa RI, karena gelombang pertama sejumlah 63 Desa baru usai dilaksanakan.

Gelombang kedua sebanyak 60 Desa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa besok (22/10/2024), dan ini harus di stop pelaksanaannya.

Selain hanya menggerogoti uang masyarakat, Bimtek Siskeudes jelang Pilkada dapat menimbulkan kisruh dalam pelaksanaan pesta demokrasi.(Ncoe/Mul/Red)