Bertopeng Pokir Dewan, Tim Anggaran Pemkab Kerinci Leluasa Titip Paket, Dinas Tercekik

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Setelah mencuat kecurangan dan titipan paket kegiatan masing-masing Dinas, kini kasusnya makin hangat diperbincangkan semua kalangan.

Bahkan, santer dugaan mafia anggaran dilakoni Tim Anggaran Pemkab Kerinci disinyalir berkonspirasi dengan badan anggaran (Banggar) di DPRD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Pasalnya, tiba-tiba Paket Proyek Pokir Dewan Kerinci bernilai sekitar puluhan miliar terlebih dahulu sudah tercatat dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 di masing-masing OPD sebelum dibahas internal TAPD bersama para Kadis.

Ironisnya, dengan bertopengkan Paket Pokir Anggota DPRD Kerinci yang melibatkan Sekwan, malah oknum pejabat tim anggaran bahkan mendapat peluang untuk leluasa menitipkan anggaran kegiatan di Dinas yang ditargetkan hingga tercekik.

Menurut beberapa sumber Siasatinfo.co.id dari internal lingkup Pemkab Kerinci mengungkapkan bahwa permainan licik dan dugaan mafia anggaran mengakibatkan belanja kegiatan dinas menjadi tercekik.

“Modus permainan tim anggaran sepertinya terlebih dahulu ada deal-dealan bersama badan anggaran di dewan, berapa dana Pokir yang harus dicantumkan.

Dengan kesepakatan diam-diam ini yang memberi peluang bagi tim anggaran daerah lebih bisa bermain dan Pokir dewan mencapai Rp.19 Miliar di anggaran 2024.”

“Anehnya lagi, Paket Pokir Anggota DPRD periode 2019-2024 malah masih ada Pokir nya tercatat di tahun anggaran 2025, masak orang sudah berhenti sebagai dewan masih dapat jatah,”ungkapnya.

Terpisah menurut sumber lain menyebutkan permainan dugaan Mafia Anggaran di tubuhnya Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai Zainal Efendi selaku Sekretaris Daerah perlu diusut aparat penegak hukum dan di evaluasi kembali oleh Bupati Kerinci secara ketat.

“Bupati Kerinci, Monadi selaku pengawas keuangan harus berani tegas dan mengevaluasi kembali hasil pembahasan keuangan dari Tim TAPD tahun 2024 – 2025.

Pembahasan keuangan secara internal Pemkab Kerinci harus diketahui secara detail oleh Pak Bupati. Ini supaya praktik Mafia Anggaran tidak leluasa menitipkan paket-paket proyek ke setiap dinas.”

“Bupati harus segera perintahkan tim anggaran untuk segera melaksanakan KUAPS APBD 2025 sesuai kebutuhan yang bersifat urgent, menyesuaikan dengan visi misi Bupati Kerinci,”ujar sumber.

Parahnya lagi menurut sumber pada pembahasan internal tim anggaran diduga hanya akal bulus oknum pejabat berwenang TAPD Kerinci yang perlu diusut tuntas.

“Surat edaran dari tim anggaran ke dinas sudah ada judul paket kegiatan yang harus di ikuti masing-masing dinas.

Seharusnya anggaran itu dibagikan ke OPD tanpa dicantumkan judul kegiatan. Harusnya masing-masing dinas selaku pengguna anggaran yang menentukan dan kegiatan apa yang layak dilaksanakan baru dibawa ke DPRD untuk pembahasan.”

“Faktanya, tim anggaran kita malah terbalik arah, duluan mereka ke DPRD secara diam-diam, kemudian pembahasan di internal. Akibatnya dinas-dinas terpaksa mengikuti kehendak orang TAPD dengan dana kegiatan kecil,”ungkapnya.(Mul/Ddi/ Red)