Bertopeng Persetujuan Bupati, Syafrida Bungkam Soal Biaya Bronjong Swakelola PUPR Kerinci

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Lucu!! Bertopeng dengan usulan Desa ke Dinas lalu di setujui Bupati Kerinci, pekerjaan bronjong di bagian tanggap darurat PUPR Kerinci berlokasi di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat itu dikerjakan tanpa perencanaan konsultan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Tak heran jika proyek pasangan bronjong di lokasi Sungai Hamparan Pugu Semurup, terkesan asal-asalan dan janggal kelihatan seperti lazimnya dikerjakan oleh pihak rekanan.

Ditemukan pondasi pasangan bronjong tanpa galian tidak menggunakan alat berat, bronjong hanya diberi tapak secara manual, bagian bronjong sengaja ditimbun tanah agar terkesan pasangan timbul dari dalam pondasi.

Parah lagi, Bronjong bagian sudut kiri dan kanan seperti sengaja ditutupi rumput agar tidak terlihat pasangan batu kosong ditengah bronjong.

Hal ini diakui Syafrida Kabid Tanggap Darurat di Dinas PUPR Kerinci yang ditemui Siasatinfo.co.id, Selasa kemarin (11/7/2023) sekitar pukul 11:00 WIB diruang kerjanya.

Menurut Syafrida, kegiatan tanggap darurat sesuai dengan usulan dari permintaan Desa ke Dinas kemudian di setujui Bapak Bupati. Ditanya soal anggaran biaya swakelola bronjong malah bungkam tanpa kejelasan.

“Pekerjaan ini kan usulan dari desa ke dinas dan disetujui Bupati, tanpa perencanaan terlebih dahulu,”ucapnya berdalih.

“Karena dana tanggap darurat terbatas, jadi pekerjaan dilokasi yang katanya pernah longsor tentu dikerjakan secara manual tanpa perencanaan awal.

Anggaran biaya pekerjaan nanti dibayarkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan hitungan volume yang telah dikerjakan,”tambah Syafrida.

Dari jawaban Kabid Tanggap Darurat PUPR Kerinci ini, wajar pekerjaan bronjong dilapangan sarat dengan kecurangan anggaran, dugaan mark up anggaran serta kualitas fisik karena pekerjaan tidak dibayar.

Selain anggaran biaya tidak jelas juntrungannya, hasil dari pekerjaan fisik lapangan pada kegiatan tanggap darurat pun sangat diragukan.

“Jangan-jangan pekerjaan secara swakelola ini hanya sebagai sasaran empuk untuk korupsi dan meraup keuntungan pribadi bagi oknum di bidang tanggap darurat.

Kita akan terus telusuri semua kegiatan pekerjaan secara swakelola dan paket proyek bidang tanggap darurat.”

Selain itu, diminta pihak berwenang untuk turun lapangan mengecek secara akurat, baik dari Inspektorat maupun aparat penegak hukum.

Ini semua agar kegiatan swakelola bidang tanggap darurat PUPR Kerinci tidak menjadi sasaran empuk korupsi yang belum tersentuh hukum.

Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan Siasatinfo.co.id, biaya anggaran secara pasti yang diperuntukkan pasangan bronjong tersebut masih tersembunyi rapat.(Mul/Red)