Baru Saja Diresmikan, RS Pratama Rantau Rasau Rusak, Siapa Pihak yang Bertanggungjawab?

Siasatinfo.co.id, Berita Tanjab Timur – Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RS Pratama) Rantau Rasau, yang dimulai pada tahun 2023, kini menjadi pusat perhatian publik. Kerusakan pada struktur fisik bangunan, seperti keretakan di dinding dan kebocoran pada atap dag beton, telah menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pengerjaan proyek ini. Padahal, rumah sakit ini baru saja beroperasi sejak November 2024.

Kondisi ini memancing reaksi keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat (ormas) setempat, yang menggelar aksi unjuk rasa beberapa hari yang lalu untuk menuntut pertanggungjawaban pihak terkait atas permasalahan tersebut.

Ormas menilai bahwa kerusakan ini mencerminkan lemahnya pengawasan pada proyek yang menghabiskan dana Rp43,4 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Proyek ini dikerjakan oleh PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dan diawasi oleh konsultan PT Kalimanya Exspert Konsultan serta Pengawasan Proyek Strategis (PPS) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Dalam upaya menggali informasi lebih dalam, awak media mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ernawati. Namun, wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menjadi pihak kunci dalam proyek ini, belum juga berhasil dilakukan. Saat dihubungi melalui WhatsApp pada Minggu malam (26/1/2025), Ernawati menyampaikan bahwa PPK sedang cuti.

“Saat ini PPK lagi cuti,” tulisnya. Saat ditanya kapan PPK akan kembali bekerja, Ernawati hanya menjawab singkat, “Saya lupa, besok masuk kantor dilihat,” tanpa memberikan kepastian lebih lanjut.

Sebelumnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Ernawati juga menyebut bahwa PPK sedang ada urusan keluarga. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ada kurangnya transparansi dalam menangani isu ini.

Kerusakan pada RS Pratama Rantau Rasau ini juga mengundang kritik terhadap pengawasan proyek. Sejumlah pihak menilai bahwa pelibatan berbagai pihak pengawas, termasuk konsultan dan kejaksaan, seharusnya mampu mencegah terjadinya kerusakan seperti ini. Dengan nilai proyek yang besar, publik berharap pengerjaan dilakukan dengan kualitas terbaik agar fasilitas kesehatan tersebut dapat melayani masyarakat dengan optimal.

Awak media terus berupaya mengonfirmasi ke pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kerusakan ini. Selain itu, masyarakat berharap pemerintah daerah, bersama dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, segera mengambil langkah atas kerusakan dan mengusut potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Hal ini penting agar tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur strategis. (firdaus.f)