Bantuan DBH Sawit Kementerian Pusat Rp 13,5 M Untuk Pemkab Kerinci Amblas, Tim Anggaran Rugikan Daerah Harus Diusut APH

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Polemik bantuan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk kesejahteraan masyarakat dapat digunakan untuk berbagai keperluan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kini amblas ditarik Kementerian Pusat.

Ironisnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemkab Kerinci malah terkesan menolak bantuan DBH Sawit dari Kementerian Pusat Republik Indonesia sekitar Rp.13,5 Miliar yang mesti diusut APH.

Menurut informasi berhasil dihimpun Harian Siasatinfo.co.id, Selasa (10/9/2024), bahwa usulan dari Pemkab Kerinci melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk anggaran kegiatan tahun 2024 senilai Rp.13,5 M sesuai petunjuk teknis harus dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kerinci.

Kegiatan sesuai petunjuk teknis dan disetujui pusat diperuntukkan pembangunan fisik proyek lanjutan Jalan Evakuasi Lingkar Barat dari Desa Koto Rendah Kecamatan Siulak menuju Desa Sungai Gelampeh Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci.

Selanjutnya, karena disetujui pusat, pihak langsung melaksanakan survei oleh konsultan perencana dan PUPR Pemkab Kerinci, malah menjadi mubazir karena ulah Tim Anggaran dan ini sangat merugikan daerah yang menuai sorotan miring publik.

Menurut beberapa keterangan sumber yang tidak dipublish menyebutkan, bahwa kerugian daerah dari DBH Sawit terkesan dari permainan kotor tim anggaran Pemkab Kerinci sarat kepentingan pribadi oknum.

“Penyebab gagalnya pelaksanaan kegiatan tender fisik paket pembangunan jalan evakuasi lanjutan Koto Rendah link Sungai Gelampeh sekitar Rp.13,5 Miliar itu, karena ada permainan kotor tim anggaran yang ingin mengalihkan lokasi kegiatan.

Padahal lokasi pembangunan proyek jalan ini sudah disahkan dan disetujui pusat dan ini tidak bisa dirubah. Jalan evakuasi ini harus berlokasi di kawasan Rumdis Bupati Kerinci menuju Sungai Gelampeh.”

“RKP DBH Sawit bersumber dari alokasi persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan ini harus dilaksanakan Pemkab Kerinci,”tegasnya sumber.

Tapi anehnya, Tim Anggaran Pemda Kerinci di Ketuai Sekda Kerinci, Zainal Efendi, malah tidak menyalurkan ke DPA yang secara juknis harus ke Dinas PUPR .

“Karena tidak disalurkan ke Dinas PU, tentu pihak dinas bersangkutan tidak bisa menggelar kegiatan ini untuk di tender anggaran 2024, ini kan sangat rugikan daerah yang harus diusut secara hukum.

Nampak jelas bahwa muara dari kesalahan ini sengaja dilakukan oleh Tim Anggaran yang sarat dengan muatan kepentingan pribadi bukan kepentingan daerah kerinci.”

“Secara otomatis dana bantuan DBH Sawit untuk Kabupaten Kerinci gagal dan reputasi daerah menjadi rusak oleh kelakuan oknum di TAPD dan secara otomatis bantuan tersebut kembali ke pusat,’ujar sumber kesal.

Diketahui, bahwa Jalan Lingkar Barat dari Rumah Dinas Bupati Kerinci ke Sungai Gelampeh ini dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Kerinci.

“Ini sebuah kelalaian dan ketidakmampuan Tim TAPD Pemkab Kerinci, karena mereka proyek DBH Sawit malah terancam dikembalikan ke Pusat Jakarta.

Nampak jelas mereka di TAPD Lingkup Kerinci hanya mau terima TPP besar, tapi malah membiarkan uang bantuan atau dana perimbangan pusat dikembalikan.”

Sementara itu, Penjabat Bupati Kerinci, Asraf, Spt.Msi dihubungi Siasatinfo.co.id beberapa waktu lalu, minta agar menghubungi tim anggaran yang diketuai Sekda dan Bendahara TAPD, karena mereka yang lebih tau.

“Minta keterangan dengan Sekda selaku Ketua TAPD dan ibuk Nirmala selaku Bendahara di Pemkab Kerinci,” ujarnya singkat.(Ncoe/Mul/Red)