Aspirasi SAH Anggota DPR RI, Bantuan WC Rumah Miskin Desa Pauh Tinggi Pesisir Bukit Dikerjakan Asal Jadi

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci –  Bantuan pembangunan WC untuk keluarga tidak mampu di Dua Desa yakni, Desa Pesisir Bukit dan Desa Pauh Tinggi di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dikerjakan asal-asalan oleh KKM Desa setempat.

Padahal, kegiatan proyek bantuan ini senilai Rp.100 Juta per Desa yang ditunjuk pengelola Kerinci itu, diketahui merupakan aspirasi anggota DPR RI, Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M.

Menurut sumber Siasatinfo.co.id, Selasa (19/12/2023) sekitar pukul 17:15 WIB, mengungkapkan bahwa pengelolaan proyek aspirasi dilakukan kelompok kerja masyarakat (KKM) di dua Desa Danau Tinggi dan Pesisir Bukit sangatlah tidak mengikuti spek dari RAB.

“Bantuan WC untuk Desa Pesisir Bukit dikerjakan oleh KKM Karya mandiri yang sebagai ketuanya, WALPI SARKANDI dengan jumlah dana Rp.100 juta, ini tanggungjawab mereka.

“Sementara dilokasi kerja keliatan hasil pekerjaan sejumlah WC hanya dibuat dengan asal-asalan tanpa mengindahkan Spesifikasi dalam RAB.

“Harusnya WC dibangun berjumlah 15 buah, tapi dikerjakan oleh Walpi Sarkandi yang ada hanya 10 buah saja, biaya pembuatan wc selebihnya dikemanakan dia,”ujar sumber yang namanya tidak dipublikasikan.

Dilanjutkan lagi oleh sumber Siasatinfo.co.id, untuk bantuan WC sejumlah 15 buah untuk rumah warga tidak mampu juga terlaksana di Desa Pauh Tinggi, Kecamatan Gunung Tujuh.

“Lokasi Desa Pauh Tinggi dilaksanakan oleh KKM Harapan maju sebagai penanggungjawab atau ketuanya Mardianto.

“Hasil pekerjaan dilaksanakan oleh mereka ini lebih parah lagi, sudah mengangkangi spesifikasi bangunan wc semestinya layak pakai malah semrawut dan amburadul.

“Jumlah anggaran wc sejumlah 15 buah juga sama dengan Desa Pesisir Bukit yaitu, Rp.100 juta, tapi banyak dikerjakan langsung oleh pemilik rumah,”ujarnya.

Warga di dua desa tersebut meminta agar kelompok kerja masyarakat di masing-masing desa ini bertanggungjawab.

“Jika tidak, kasus dugaan korupsi kegiatan pembangunan wc keluarga tidak mampu ini akan dilaporkan ke penegak hukum,”ujar salah satu warga.(Ncoe/Mdona/Red)