Terkuak Ratusan Juta DD Tutung Bungkuk Sarat Penyelewengan Hingga Seret Nama Kades

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Setelah terkuak ada indikasi penyaluran Ratusan Juta Dana Desa yang disinyalir sarat dengan penyelewengan, nama Kades Ujang Ibnu mulai terseret ke publik.

Kisruh anggaran DD dikelola Pemdes Tutung Bungkuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci itu, tentu menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat yang hangat dan menjadi buah bibir.

Ini disebabkan ada dugaan kejanggalan realisasi pengucuran uang DD dengan Pagu sebesar Rp. 681.325.000, (Rp.681 Juta), laporan realisasi Penyaluran tahun anggaran 2023 lalu, hanya Rp. 442.995.000, (Rp.442 Juta), yang berindikasi rugikan uang negara.

Informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co. id dilapangan, penggunaan dana desa sepertinya lebih dikuras ke pembangunan jalan setapak dan berturut-turut kucuran baik tahap 2 dan 3, karena diduga Kades serta kroninya dapat memperoleh untung besar.

Diketahui, Kades Ujang Ibnu menyalurkan DD ditahap 2 untuk pos tersebut, Jalan Desa (Pembangunan Jalan Desa) sebesar Rp. 127.404.300 (Rp.127,4Juta).

Untuk Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, (Irigasi ) senilai Rp.58.086.500.(Rp 58 juta).

Kucuran dana di dua pos diatas perlu dievaluasi tim auditor Inspektorat secara benar. Karena jika ditambahkan poin dua ini telah habiskan anggaran sebesar Rp.185.490.800,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Tidak hanya ditahap 2, kucuran DD Tahap 3 masih terdapat untuk pembangunan jalan Jalan Desa sebesar Rp.182.820.800,- (Rp.182,8 Juta).

Lalu untuk Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan, Irigasi laporannya sebesar Rp. 214.958.500,- (Rp.214,9 Juta).

Dua pos diatas tahap 3 ditambahkan hasil realisasi keuangan DD yakni, sebesar Rp.397.779.300,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Berdasarkan beberapa keterangan yang diperoleh dari masyarakat setempat, menyebutkan bahwa pengawasan dari penggunaan uang DD sepertinya cukup lemah.

“Buktinya anggaran dana desa dihabiskan untuk itu-itu saja, mungkin dengan membangun jalan setapak dan irigasi yang seharusnya dikerjakan dari dana APBD bisa dapat untung besar.

Seperti dana untuk operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa hanya Rp 3 juta saja. Sementara dana bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa sebesar Rp 57.735.700, ini jadi pertanyaan.”

“Lalu untuk Siswa Miskin dan berprestasi Penerima Bea Siswa Rp 10 juta, tambahan makanan lanjut usia sejumlah Rp. 16.720.000,- perlu diusut kebenaran laporan ini,”ujar sumber.

Selain beberapa pos diatas dicurigai ada indikasi penggelembungan anggaran dana desa, anggaran untuk sebuah dokumen Profil Desa bisa-bisanya mencapai Rp. 24 Juta.

Penyelenggaraan musyawarah desa  Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes habiskan uang Rp. 9.764.250. Selanjutnya untuk penyusunan dokumen Keuangan Desa capai Rp. 18.970.000, ditambah lagi untuk Pengelolaan Administrasi Aset Desa Rp 3 Juta.

Selanjutnya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa atau untuk peningkatan kapasitas perangkat Desa sebesar Rp.5 juta dan Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp. 25.266.000, perlu dipertanyakan. (Ddi/Mul /Red)