Setengah Miliar Nilai Bimtek Siskeudes Kades Kerinci di Hotel Odua Weston Jambi Dinilai Ilegal, SPJ Desa Tetap Diupah

Siasaatinfo.co.id, Berita Kerinci – Persoalan Bimbingan Teknis (Bimtek) sejumlah 285 Kades ditambah 2 (Dua) orang, Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Se Kabupaten Kerinci, dilaksanakan di Hotel Odua Weston Jambi dinilai Bimtek illegal dan Narasumber pun asalan hanya Kadis PMD dan Kasubag Keuangan.

Tak tanggung-tanggung, setoran anggaran uang  per Desa yang digelontorkan ke Panitia Bimtek yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kerinci sekitar Rp.2,6 Juta dikalikan 285 juta sama dengan Rp.342 juta.

Total keseluruhan biaya bisa mencapai setengah miliar, bahkan bisa lebih uang desa dihamburkan hanya untuk kepentingan Bimtek yang diduga hanya ajang bisnis oknum Dinas dan Forum Kades.

“Rincian uang ini adalah, untuk sewa hotel 2 malam Rp.1,2 juta, uang beli baju Rp.200 ribu, Narasumber Rp.600 ribu, uang akomodasi Rp.600 ribu.

“Ini hanya yang kita ingat saja, uang belanja dan saku per orang habislah Rp 5 juta, jadi perkiraan lebih kurang Rp.10 hingga Rp.15 juta uang per desa terkuras gara-gara acara bimtek ini,”ujar beberapa sumber Kades.

Bahkan, banyak kalangan Kades menilai bahwa Bimtek tersebut hanya akal bulus panitia untuk menggerogoti uang masyarakat Desa.

Sebab, sebanyak 285 Kades di Kabupaten Kerinci dan sejumlah 855 orang Operator Siskeudes dan Kaur Keuangan sepertinya terpaksa mengikuti Bimtek yang biayanya pun dipertanyakan.

Diketahui, kegiatan ini dilaksanakan 8 hari dimulai pada hari Senin 18 sampai 27 Desember 2023.

Selama 8 hari Bimtek dinilai hanya akal-akalan untuk mencari keuntungan dari Ratusan Kades sejumlah 285 Desa di Kerinci, sementara hasil dan manfaat setelah bimtek boleh dikatakan nihil.

“Untuk apa hamburkan uang desa untuk bimtek ke jambi dengan biaya besar. Mereka membuat SPJ Desa masih saja menjadi ajang bisnis oknum dengan sistim upah.

“Kalau memang mau niat benar, bimtek bisa saja dilaksanakan di Kerinci dengan mendatangkan narasumber yang bersertifikat, bukan harus di Jambi dengan biaya mahal,”ujar sumber mempertanyakan legalitas bimtek ini.

Jika dilihat, Panitia dari BKAD dan APDESI sepertinya hanya merubah versi agar semua Kades Kerinci mudah dikibuli. Terkesan elegan dengan Tema “Workshop Pengelolaan Keuangan Desa dengan pemanfaatan aplikasi SISKEUDes Versi 2.0.6.

Informasi berhasil diperoleh dari sumber oleh Siasatinfo.co.id, Kamis (4/1/2024) dengan tegas menyatakan kegiatan Bimtek dilakukan oleh BKAD tanpa bersertifikat dan berbadan hukum adalah Ilegal dan perlu di usut Penegak Hukum.

“Bimtek dilaksanakan BKAD tidak ada dasar hukumnya, ini jelas-jelas sudah merugikan anggaran dana desa dan perlu diusut secara serius oleh penegak hukum.

Ketua BKAD Mukti Arif yang bertanggungjawab dan Ketua APDESI Kabupaten Kerinci harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.”

“Karena jika dibiarkan terus, BKAD yang dibentuk tanpa badan hukum jelas akan selalu di manfaatkan oleh APDESI dan orang Dinas PMD yang dipimpin Syahril Hayadi,”ujar beberapa sumber Siasatinfo.co.id.

Terpisah menurut sumber dari Kades lain, menilai kegiatan ini merupakan persekongkolan pihak APDESI dengan orang Dinas Pemdes.

“Nampak jelas acara kegiatan ini hanya diakali, agar dapat meraup keuntungan dari para Kades,”ungkapnya.

Dilanjutkan sumber lain, kegiatan ini dilaksanakan oleh Forum Kades Kerinci dibawah naungan Apdesi Kabupaten Kerinci.

“Kegiatan Bimtek kali ini kita duga tidak ada surat perintah resmi dari bapak Bupati Kerinci yang sekarang Pj Bupati.

“Coba saja tanya dengan Kadis Pemdes siapa yang bertanggungjawab dengan bimtek ini, pasti mereka lepas tangan.

Pertanyaannya, kenapa bimtek ini dilaksanakan oleh BKAD bukan dari pihak Dinas Pemdes. Lalu Siskeudes itu dibawah binaan siapa, BKAD atau APDESI atau Dinas PMD. Hingga saat ini masih ngawur dan perlu diungkap tentang manfaat setiap tahun ada saja Bimtek.(Mul/Wn/Red)