Selain Status PPTK Yalpani, PPK Dinas PUPR Kerinci Dikuasai Mora Kabid Tata Ruang Dipersoal

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Gejolak soal jabatan internal dalam tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, saban hari semakin santer saja menjadi buah bibir dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, keputusan dan kebijakan Kepala Dinas terindikasi menginjak Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP) maupun SK Bupati Kerinci, Adirozal.

Seperti terjadi dengan pengangkatan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) terhadap oknum staf Yalpani di Dinas PUPR sangat jelas mengangkangi SK Bupati Adirozal yang dikalahkan oleh kebijakan Kepala Dinas PUPR.

Ironisnya, Oknum Yalpani selaku PPTK Bidang Bina Marga diangkat sebagai PPTK bukan pejabat struktural malah ikut sebagai pengelola anggaran puluhan Milyar termasuk terbesar di Dinas PUPR dibawah Donil PPTK di Bidang Cipta Karya.

Diketahui, pengangkatan jabatan PPTK Yalpani diloloskan Maya Novefri selaku Kadis PUPR mengalahkan SK Bupati Kerinci terhadap pejabat struktural yang diangkat Bupati.

Yalpani dijadikan PPTK karena sarat kepentingan yang diduga ada konspirasi pembagian sukses royalti fee proyek 1,5 persen untuk sebuah harga tanda tangan Yalpani per setiap Paket proyek.

Padahal petunjuk penetapan PPTK sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 dan PP nomor 12 tahun 2019 pasal 13 ayat 3.

Dibeberkan sumber Siasatinfo.co.id, kebijakan Kepala Dinas tidak lebih tinggi dari SK Bupati. Jika sudah kewenangan Kadis lebih dari Bupati Kerinci tentu perlu bapak Adirozal turun memberikan tindakan tegas agar ada efek jera.

“Padahal di Dinas PUPR Kerinci pejabat struktural tidak kosong jabatan, malah Yalpani sebagai staf dijadikan oleh Kadis PUPR berdalih kebijakan tapi menginjak aturan PP dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020.

Jangan karena kebijakan interen dinas malah kesannya menciptakan ASN berkotak – kotak. Parahnya, seakan – akan di Dinas PUPR ada blok geng – geng penjilat dan rakus jabatan ke Kadis demi uang,”beber sumber Siasatinfo.co.id.

Berhasil dihimpun dari berbagai keterangan sumber dan hasil pantauan Siasatinfo.co.id di Dinas PUPR Pemkab Kerinci, bukan hanya SK PPTK Yalpani saja yang menginjak SK Bupati Adirozal, tetapi terindikasi juga SK PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas yang lazimnya melekat di Jabatan Sekretaris, dijabat Asril saat ini malah masih dikuasai Kabid Tata Ruang Hans Moravia.

“Ya semestinya PPK Dinas langsung dijabat Sekretaris, bukan masih dikuasai Mora selaku Kabid Tata Ruang. Memang betul kebijakan Kadis soal PPK Dinas, tapi lazimnya terjadi melekat ke jabatan Sekdis.

Kita juga berharap kebijakan Kadis jangan lah sampai mengalahkan SK Pejabat yang dilantik Bapak Bupati Adirozal.

“Masak ada diantara oknum ASN di interen dinas memiliki tugas menumpuk, Pejabat Pengadaan, Administrasi, Pengawas, Bendahara dan bahkan ada oknum-oknum rakus mendapat tugas sebagai Tim PHO,”ungkap sumber.

Terkait soal SK PPK Dinas PUPR tahun 2021 lalu, Asril selaku Sekdis Dinas dilantik Bupati Adirozal pada awal bulan Agustus 2021, menyebutkan bahwa SK PPK Dinas masih dijabat Hans Moravia Kabid Tata Ruang.

“Saat ini PPK Dinas masih dijabat Kabid Tata Ruang, Mora. Ini kan wewenang Kadis, memang lazimnya harus PPK Dinas langsung ke Sekdis,”ujar Asril via seluler dihubungi Siasatinfo.co.id, Selasa (11/1/2022) pukul 09:30 WIB.

Sementara hingga berita ini dipublish siasatinfo.co.id, Maya Nofevri selaku Kadis PUPR Kerinci belum diperoleh keterangannya terkait soal kebijakan SK interen Dinas. (Mul/By/Red)