Selain Konsultan, Dewan Dalang Korupsi Rp 2,7 M Proyek PJU Dishub Kerinci Belum Terjamah

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Polemik Penetapan 10 orang tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terhadap kasus dugaan Tipikor Proyek Pokir Dewan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023 senilai Rp.5,4 M bersumber APBD murni dan APBD-P makin hangat di mata publik.

Pasalnya, penetapan 10 tersangka terdiri dari rekanan kontraktor dan Pejabat Dishub tanpa melibatkan Unsur Pimpinan dan Badan Anggaran dinilai sebagai penikmat uang hasil dari dugaan jual beli paket, bebas tanpa terjamah hukum.

Status Konsultan Pengawas dan Perencanaan terkesan ngawur tanpa kejelasan hukum dari penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Menurut keterangan banyak pihak di kalangan publik Sakti Alam Kerinci, berharap agar Penyidik Kejaksaan mampu mengusut para unsur pimpinan DPRD Kerinci yang diduga dalang pemecahan Paket Tender ke Penunjukan Langsung (PL) terlibat masih dipertanyakan status hukumnya.

“Penyidik Kejaksaan Sungai Penuh harus mampu menyeret perhatian publik dengan menjadikan Oknum Dewan yang terlibat jual beli paket Pokir.

Jika hanya kontraktor dan Pejabat Dinas saja yang ditahan, tentu dalangnya pemecahan paket tender menjadi 41 paket hingga merugi Rp 2,7 M itu, masih dinilai kurang maksimal.”

“Rating Penyidik Kejari Sungai Penuh mau lebih melambung tinggi jika mampu menyeret oknum-oknum dewan terlibat ikut ditahan,”ujar beberapa aktivis senior Kerinci.

Terhadap para tersangka, 1 orang dari UKPBJ, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sukma Djaya Negara yang didampingi Kasi Pidsus, Yogi menyampaikan, bahwa penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup atas peran YAM dalam proses pengadaan proyek PJU yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

“Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari pendalaman alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi yang telah kami lakukan. Kami terus berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tuntas,” ujar Kejari Sungai Penuh, Selasa (05/08/2025).

“Penyidikan tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus melakukan pendalaman, dan apabila ditemukan dua alat bukti baru, maka kami tidak akan ragu untuk kembali menetapkan tersangka,” tegasnya.

Aksi Demonstrasi di KPK RI

Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah massa di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta pada Rabu silam, (30/07/25).

Dalam aksi, massa menuntut agar kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci senilai Rp 5,4 milyar agar segera diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Massa juga membentangkan spanduk besar berisi wajah-wajah unsur pimpinan dan anggota DPRD Kerinci yang mereka sebut “terduga penikmat uang korupsi PJU.”

Terlihat poto wajah Irwandri (Ketua DPRD Kerinci), Boy Edwar (Wakil Ketua DPRD Kerinci) disilang dengan tinta merah menyala. Spanduk itu seolah menjadi “poster buron moral” yang menantang integritas lembaga penegak hukum tertinggi di negeri ini.

Ada 4 poin tuntutan dalam aksi tersebut, diantaranya :

1. Mendesak KPK RI segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan 10 anggota DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten Kerinci dalam kasus PJU yang menyeret pejabat publik.

2. Menuntut agar para dewan yang diduga terlibat dipanggil dan diperiksa tanpa tebang pilih.

3. Menolak keras segala bentuk impunitas: “Jangan biarkan pelaku korupsi berlindung di balik jubah legislatif,” seru orator dengan pengeras suara.

4. Mengultimatum: jika tuntutan tidak digubris, gelombang aksi yang lebih besar akan digelar.(Red)