PPS Kejari Tanjab Timur: Pengawalan Proyek RS Pratama Rantau Rasau Sebatas Aset dan Regulasi 

Siasatinfo.co.id, Berita Tanjab Timur – Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, makin disorot banyak pihak.

Pelaksanaan proyek ini menghabiskan anggaran Rp. 43,4 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023, sontak saja menimbulkan banyak pertanyaan publik.

Pasalnya, meskipun baru beroperasi sejak November 2024, sejumlah kerusakan fisik sudah terlihat, seperti retakan pada dinding dan kebocoran pada atap dag beton.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri serta diawasi oleh PT. Kalimanya Ekspert Konsultan. Selain itu, proyek ini juga masuk dalam Pengawalan Proyek Strategis (PPS) oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Ketika dikonfirmasi, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Rahmad Abdul, SH, menjelaskan bahwa pengawalan oleh PPS dilakukan atas permohonan dinas dan diteruskan ke Bupati.

“Proyek pembangunan RS Pratama Rantau Rasau termasuk dalam proyek strategis daerah yang dikawal oleh PPS. Namun, tugas PPS hanya sebatas pengawalan terhadap aset material serta aturan perundang-undangan, bukan aspek teknis atau keuangan karena ada konsultan pengawasnya,” ujar Rahmad, Jumat (7/2/2025).

Terkait honorarium bagi tim PPS, Rahmad menyebutkan bahwa biasanya memang ada, terutama untuk rapat-rapat terkait pengawalan proyek. “Sebagai tim PPS, mungkin ada honor yang dikeluarkan seperti dalam rapat,” katanya.

Ketika ditanya apakah PPS mengetahui adanya kerusakan pada bangunan rumah sakit, Rahmad menegaskan bahwa pengawasan PPS sudah selesai setelah proyek rampung. “Selama prosedur berjalan, kami mendampingi. Namun, setelah pengawasan selesai, kelanjutannya menjadi urusan pihak teknis, terutama dalam masa pemeliharaan,” tambahnya.

Meski proyek ini mendapat pengawasan dari berbagai pihak, fakta bahwa bangunan mengalami kerusakan dalam waktu singkat memunculkan pertanyaan serius.

Publik pun mendesak adanya audit menyeluruh guna memastikan tidak ada kelalaian atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini. (firdaus.f)