Penyalahgunaan Dana Desa di Pauh Tinggi, Kades Emri Azis Disorot Warga

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Mencuat dugaan penyelewengan dana desa (DD) yang melibatkan Kepala Desa Pauh Tinggi, Emri Azis, kini menjadi perbincangan hangat di warga masyarakat setempat.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, Siasatinfo.co.id, Sabtu (30/11/24), total aliran penggunaan Dana Desa senilai Rp. 675.381.000, – untuk tahun anggaran 2023 disinyalir tidak transparan dan berpotensi merugikan negara.

Beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan adanya kejanggalan dalam realisasi penggunaan dana desa tersebut.

Diantaranya adalah alokasi dana yang tampaknya lebih banyak diarahkan pada pembangunan jembatan desa, yang diduga menguntungkan Kades dan oknum terkait.

Pada tahap kedua, dana desa sebesar Rp 121.419.600 digunakan untuk pembangunan jembatan, dan pada tahap ketiga, dana senilai Rp 192.572.000,-  kembali dialokasikan untuk proyek serupa.

Sementara itu, sejumlah anggaran lain yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti gorong-gorong dan pengerasan jalan, juga mencurigakan dengan total biaya Rp 239.675.720.

Selain pembangunan fisik, penggunaan dana desa untuk operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal juga menjadi sorotan. Pada tahap pertama, alokasi dana untuk pos ini mencapai Rp 20.890.000, sementara pada tahap ketiga, anggaran tersebut membengkak menjadi Rp 34.390.900.

“Hal ini perlu diselidiki lebih lanjut, karena kami mencurigai adanya penggelembungan anggaran dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, alokasi dana untuk kegiatan musyawarah desa non-reguler yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 7.095.000 dan untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas perangkat desa yang mencapai Rp.8.257.050 juga menjadi pertanyaan.

“Kami merasa dana desa ini banyak digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kemajuan desa,” tambah sumber tersebut.

Kelemahan pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga menjadi masalah utama. Seharusnya, penggunaan dana desa harus transparan dan diawasi dengan ketat oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan masyarakat.

Masyarakat Pauh Tinggi berharap agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa ini. Jika terbukti ada pelanggaran, para pelaku diharapkan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak yang berwenang, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga aparat penegak hukum, diharapkan segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terkait penggunaan dana desa tersebut untuk memastikan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Pauh Tinggi. (Depa/Mdona/Red)