Laporan SPJ Desa Belui Hanya Rekayasa Kades, Inspektur Zufran Angkat Bicara

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Mencuat kasus dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan Dana Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, heboh diperbincangkan warga dan bahkan menjadi buah bibir.

Pasalnya, tercatat laporan realisasi keuangan di tahun anggaran 2023 yang sudah dilaporkan Halapni sebagai Kades Belui pada 19 Desember 2024 sebesar
Rp. 709.870.000, diduga banyak pos kegiatan yang terjadi pembengkakan dan diduga hanya laporan rekayasa dilakoni oknum kades.

Berdasarkan informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id dari beberapa sumber warga setempat, menyebutkan biaya belanja untuk pos kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa) habiskan uang Desa sebesar Rp 72,5 Juta sangat perlu dicurigai alirannya.

“Dengan dana anggaran sebesar Rp.72 juta lebih ini memang perlu dipertanyakan dan di usut kebenarannya. Aliran belanja uang DD di pos kegiatan ini patut dicurigai sebagai lahan bisnis yang menguntungkan pribadinya Kades Halapni.

Sedangkan untuk ketahanan pangan yang pernah dibagikan ke warga masyarakat, setau kami hanya 1 batang pohon jeruk, benih padi.”

“Seingat kami setiap kepala keluarga hanya satu batang jeruk dan satu kantong benih padi per setiap KK,”ujar sumber warga.

Selain pos kegiatan Lumbung Desa, kucuran dana untuk BLT 2023 sebesar Rp 108 Juta dipertanyakan siapa saja warga yang menerimanya, jangan-jangan hanya laporan SPJ fiktif yang memicu kecurangan dan kerugian bagi masyarakat.

Lalu aneh lagi, biaya untuk Pengadaan Teknologi Tepat Guna, untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non -Pertanian Rp 84,9 jutaan sepertinya perlu diselidiki secara terbuka oleh warga masyarakat Belui.

Kemudian biaya untuk Pelatihan, penyuluhan Perlindungan Anak Rp.14,3 Jutaan dipertanyakan pesertanya.

Lalu 2 Pos kegiatan untuk biaya peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 23 Jutaan dan Operasional Pemerintah Desa Rp 19, 4 jutaan, total Rp. 42,4 Juta, diduga penyalahgunaan anggaran DD yang perlu di usut aparat hukum karena berpotensi korupsi.

Sementara menurut Kades Halapni, Jum’at (11/4/25) sekitar pukul 16:30 WIB, langsung ke Redaksi Siasat Info, berdalih bahwa Dana Desa nya dari 2022 sampai 2023 merupakan Sample Pemeriksaan Inspektorat.

“Desa kami merupakan Sample Pemeriksaan dari Inspektorat Kerinci, dan tidak hanya tahun 2022 saja, tapi 2023 juga Sample Pemeriksaan.

Dan hasil pemeriksaan Irban 3 terhadap desa kami sudah di keluarkan tindak lanjut (TL) oleh Inspektorat, silakan saja cek kembali ke lapangan,”ujarnya terkesan Sample Pemeriksaan dan TL bebas dari jeratan korupsi.

Terkait dugaan penyalahgunaan DD Desa Belui ini, Inspektur Pemkab Kerinci, Zufran, SH, MM, mulai angkat bicara.

“Baik, akan menjadi atensi kita nanti dalam pemeriksaan. Akan kita teruskan kepada Irban wilayah,”tegasnya Inspektur Inspektorat Kerinci. (Mul/ Dna)