Ini Kata Padli Sudria, Peserta Tes PPPK Kerinci Sungai Penuh Jika Dicurangi, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Siap Layani Pengaduan

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Setelah pengumuman kelulusan seleksi tes PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) di umumkan kantor BKPSDM untuk tahun 2023, Sabtu kemarin, pihak panitia dari dua Dinas Dikjar dan BKD /BKPSDM Pemkab Kerinci, Provinsi Jambi sontak menuai tudingan curang dan disinyalir menerima uang sogokan.

Pasalnya, banyak kejanggalan yang memicu kecurigaan peserta test PPPK antaranya, Nilai diperoleh tinggi malah mengerucut, sementara nilai kecil membengkak dan dinyatakan lulus.

Lebih mencengangkan, ada peserta tes asal Siulak diluluskan sudah 2 tahun di Malaysia hingga 16 September 2023 ikut tes PPPK 2023, tanpa honor malah lulus.

Menurut keterangan anggota DPRD Provinsi Jambi, DR Padli Sudria.SE.Mhum, kepada Siasatinfo.co.id, Minggu (24/12/2023) sekitar pukul 14:00 WIB, mengatakan bahwa selaku Ketua Komisi IV yang menangani tentang Pendidikan, Kesehatan, terkait seleksi kelulusan PPPK bagi peserta dari Kabupaten dan Kota Sungai Penuh yang merasa dicurangi siap melayani laporan.

“Saya selaku Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Jambi siap melayani laporan dan pengaduan peserta tes yang gagal karena dicurangi, baik dari Kabupaten Kerinci maupun dari Kota Sungai Penuh.

“Atau sebaliknya ada yang lulus tapi membayar uang sogokan ke BKD dan Dinas Dikjar Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, kita siap melayani aspirasi mereka para peserta.

Kita terbuka lebar menerima pengaduan bagi peserta seleksi tingkat guru SMA, SLB dan SMK, jika untuk guru TK,  SD dan SMP itu silakan ke DPRD Kabupaten ranahnya,”ujar Padli Sudria.

Lanjutnya, Jika DPRD Kerinci tidak mampu menampung aspirasi dari laporan peserta tes PPPK yang dicurangi dengan tanpa dasar tidak diluluskan, tentu perlu kita pertanyakan.

“Kalau mereka di DPRD Kerinci maupun DPRD Kota Sungai Penuh tidak berani memanggil dua dinas terkait dan berwenang sebagai panitia kelulusan seleksi, itu bisa kita duga ada satu kaki didalamnya,”tutupnya.

Lebih parahnya, pengumuman hasil kelulusan rekrutmen PPPK di dua wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai, diumumkan masing-masing dinas tersebut, terkesan diketik ulang seperti di Kabupaten lain se Provinsi Jambi.

Bahkan Informasi terakhir berhasil diperoleh Siasatinfo.co.id, Minggu (24/12/2023) yang beredar di group, sebuah surat terbuka ditujukan ke Presiden Jokowi meminta agar pengumuman hasil kelulusan dibatalkan.

Di surat terbuka juga minta dilakukan investigasi menyeluruh untuk membongkar praktek Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dalam rekrutmen PPPK Pemkab Kerinci 2023.

Pasalnya, Efrawadi bersama kroninya di BKPSDM Pemkab Kerinci tidak pernah mengumumkan adanya Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), dan mereka tidak mengadakan SKTT.

Menarik lagi, nilai asli tertera di Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi peserta telah ikut tes Computer Assisted Test (CAT) dilakukan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sangat berbeda dengan nilai akhir yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kerinci.

“Kalau hasil pengumuman dari daerah Kabupaten di Pessel Sumatera Barat, dalam pengumuman nampak keasliannya. Jelas lambang Burung Garuda, tertera peserta tes dari P1, P2, P3 dan P4.

Kejanggalan ini tentu jadi pertanyaan publik dan perlu diusut secara hukum oleh pihak penegak hukum dan ombudsman Provinsi Jambi,”ujarnya.

Selain Ombudsman Provinsi Jambi, DPRD Kerinci untuk tidak bungkam dengan kisruh yang menimbulkan gejolak para peserta tes PPPK ini.

“Ketua DPRD bersama anggota dewan Kabupaten Kerinci diminta untuk memanggil dan melakukan sidang terbuka, memanggil Kepala BKPSDM, Efrawadi serta kroni, memanggil Kadis Dikjar Kerinci, Murison serta kroni yang terkait rekrutmen PPPK.

“Karena kabar permainan curang dan dugaan permainan uang sogok pada retrutmen PPPK di Dua Dinas terkait sudah santer. Persoalan ini sudah merebak dan trending jadi kasus nasional,”ujar aktivis Mulyadi.

Kini, nyali DPRD Kerinci sebagai Wakil Rakyat Kerinci ditunggu publik, agar mampu memanggil dua Kadis yaitu, Dinas Pendidikan, Murison dan BKD, Efrawadi, karena kedua Kadis ini dipusaran gejolak di peserta Tes PPPK. (Ncoe/Red)