Empat Bulan Molor, 553 Orang P3K Kerinci Terancam Tidak Terima Uang Japung

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Setelah SK tunjangan jabatan fungsional PPPK (P3K) dikeluarkan 5 bulan lalu, Juni 2024 hingga hari ini pada 7 Oktober, belum ada tanda-tanda uang tunjangan tersebut dicairkan.

Tak kurang dari 553 orang anggota P3K Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi terancam tidak menerima tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp.300 ribu setiap bulannya.

Menurut sumber Siasatinfo.co.id, Senin (7/10/2024) pukul 09:45 WIB, menyebutkan, bahwa sudah masuki 4 bulan lamanya mereka tidak menerima uang tersebut.

Padahal, mereka sudah mengikuti aturan administrasi yang diminta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.

“Semua prosedur pengurusan sebagai syarat administrasi di keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran sudah selesai diurus sejak SK Tunjangan Jabatan Fungsional dikeluarkan pada bulan Juni 2024.

Seharusnya, pihak keuangan Dikjar dan keuangan Pemkab Kerinci sudah mencairkan hak para P3K pada awal Juli 2024,”ujarnya sumber.

Molornya pencairannya uang tersebut sontak menimbulkan keresahan dan pihak Keuangan Pemkab Kerinci menuai tudingan miring.

“Ini kan tahun politik Pilkada Serentak, kami takut kalau-kalau uang tunjangan selama 4 bulan untuk P3K dijadikan untuk uang siraman.

Karena uang Japung PPPK itu tidak tanggung jumlah nominal yang berkisar Rp. 663 Jutaan lebih. Masing-masing P3K selama 4 bulan dikalikan Rp.300 Ribu, total per orang menerima Rp.1.200.000.”

“Total semuanya dari 553 orang dikalikan Rp.1,2 Juta sama dengan Rp.663.600.000, (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Enam Ratus Ribu Rupiah). Setengah miliar lebih uang Japung P3K mengendap di Pemkab Kerinci,”ujarnya.

Sementara menurut sumber lain, dana tunjangan Jabatan fungsional untuk P3K Kota Sungai Penuh sudah lama cair, termasuk Kabupaten lain di Provinsi Jambi semua sudah selesai.

“Anehnya, para P3K Kota Sungai Penuh dan Kabupaten lain se Provinsi Jambi sudah lama dicairkan dana Japung ini, namun keuangan Pemkab Kerinci sampai sekarang nihil.

Kami minta pihak berwenang di keuangan Dikjar dan Keuangan Pemkab Kerinci untuk segera mungkin mencairkan uang Japung jika tidak mau di demo massa P3K.”

“Kita semua juga berharap agar Pak Asraf sebagai Pj Bupati Kerinci tidak hanya berpangku tangan, tapi harus mampu bersikap tegas karena ini dapat menimbulkan kerugian dan gejolak jelang Pilkada 27 November 2024 ini,”tegas para P3K Kerinci.(Dedi/Mdona/Red)