Bupati Kerinci Diminta Copot Dana Titipan Paket Irigasi PUPR Rp.7,3 Miliar Dikantor BPBD

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Parah!! Pengalihan anggaran miliaran tahun 2025 untuk Pengadaan Barang dan Jasa berupa paket proyek tanpa mengindahkan petunjuk teknis dan mengangkangi aturan makin menggila dan menuai buah bibir.

Pasalnya, peruntukan anggaran dana di tahun 2025 sebesar Rp. 7,3 Miliar yang semestinya untuk pekerjaan teknis di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dialihfungsikan ke Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Pengalihan anggaran ini merupakan tindakan pelanggaran aturan BNPB, Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, sekitar 40 buah paket proyek Irigasi untuk penunjukan langsung (PL) dilimpahkan dan dicaplok ke kantor Bencal Kerinci.

“Secara teknis tidak ada pekerjaan fisik yang digelar di BPBD, mereka harusnya tidak miliki anggaran yang dikelola untuk pengadaan fisik dibidang irigasi.

Anggaran 2025 senilai Rp. 7.336.675.000,- (Rp.7,3 Miliar) dialihfungsikan dari Dinas PUPR malah di titipkan ke BPBD tanpa mengindahkan aturan teknis di masing-masing OPD Lingkup Pemda Kerinci.”

“Bupati harus tau penitipan anggaran dana miliaran yang disalahgunakan dengan mencopot kembali dan disesuaikan peruntukannya,”ujar sumber di dinas.

Janggalnya lagi, penitipan anggaran sudah tercantum judul kegiatan yaitu, Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi.

Judul ini sudah tertuang dalam RUP BPBD Anggaran Tahun 2025, tanpa mengacu dan mengindahkan aturan pekerjaan teknis yang harusnya melibatkan orang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terpisah menurut sumber lain, BPBD memiliki tugas utama dalam pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana, bukan pengadaan barang dan fisik proyek.

“Tugas BPBD hanya monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk penanganan bencana di daerah, bukan malah sebaliknya Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan paket proyek.

Dengan menitipkan dan mencaplok anggaran Kantor Dinas PUPR ke Kantor BPBD sangat tidak etis dan berupa pelanggaran aturan, ini dapat terkena sanksi hukum berlaku.”

“Jumlah Rp 7,3 Miliar lebih untuk pengadaan fisik proyek perlu diusut tuntas oleh Bupati Kerinci, karena ini tindakan ceroboh serta memalukan bagi pembangunan daerah,”Ujarnya.