Buntut Korupsi 2,7 M Pokir PJU Dishub, 3 Unsur Pimpinan Dewan Kerinci Terseret, Muncul 1,5 Persen Setoran ke LPSE

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Buntut setelah penetapan 7 (Tujuh) tersangka dugaan korupsi paket proyek Pokir Oknum Dewan, ada 3 (Tiga) nama unsur pimpinan DPRD Kerinci terseret ke pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di lakukan Pidsus Kejaksaan sejak Februari 2025 dari pagu anggaran semula Rp. 5,4 Miliar, dan tercatat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp, 2,7 Miliar.

Terbongkar dugaan Korupsi berjamaah Rp 2,7 Miliar pada pengerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan 2023 ini, berujung pengakuan Kontraktor mendapatkan paket tersebut hasil jual beli dewan pemilik Pokir.

Pasalnya, sudah bukan rahasia umum paket pokir diperjualbelikan ke rekanan kontraktor dengan royalti tinggi capai 10 hingga 20 persen, alias uang tunjuk.

Walau soal kontrak kerja bukan diteken dewan, dan pelaksanaan tidak langsung, tetapi dengan jual beli paket diakui rekanan setidaknya bukti nyata dimata hukum untuk ditelusuri.

Atas penahanan 7 tersangka oleh Kejari Sungai Penuh, Kamis ( 3/7/2025), dinilai tebang pilih itu, sontak saja menuai protes para aktivis Kerinci, salah satunya Emil Varia.

“Kita punya data-data  6 oknum Dewan yang masih aktif di DPRD Kerinci dan eks Dewan yang terlibat permainan mafia di paket Pokir sekitar Rp.5 Miliaran.

Ada nama 6 oknum DPRD yang diakui Amril Nurman (Pak Tirta-Red), dia termasuk kontraktor pelaksana PJU Dishub dan menyeret 3 nama unsur Pimpinan Dewan Kerinci periode 2019-2025.”

“Nama-nama Keenam orang termasuk 3 unsur pimpinan dewan yaitu, ED, BE, YH, dan anggota 3 dewan yakni, MS, AM dan AY. Pengakuan Kontraktor ini sudah tertuang dan diakui dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Kejaksaan,” Ungkap Emil.

Selain dugaan tindak pidana gratifikasi atau suap menyuap dewan pemilik paket Pokir, disebut juga oleh kontraktor ada setoran ke UKPBJ LPSE Pemkab Kerinci sekitar 1,5 Persen dari nilai kontrak.

“Percikan dan aliran dana yang menyebar ke pos-pos diatas, semuanya harus dibedah habis oleh penegak hukum di wilayah hukum Kerinci.

Dan publik harus desak penyidik tetapkan tersangka dari oknum DPRD yang terlibat, karena rekanan sudah mengakui bahwa Pokir itu di beli.”

“Bukan hanya lisan kontraktor, hal ini sudah dalam BAP Amrin Nurman semua aliran dana sudah disebutkan nya, termasuk jatah LPSE  sekitar 1,5 persen,” ungkap Emil Varia Aktifis Senior Kerinci.

Saking kecewa dan simpati terhadap 7 tersangka, dengan lantang, Aktivis Emil Varia siap tantang debat publik terbuka dengan dimotori para Insan Pers dan LSM.

“Kita siap tantang debat publik yang harus dihadiri Penyidik Kejaksaan dan para oknum DPRD Kerinci yang telibat dalam pusaran kasus korupsi berjamaah Proyek PJU Dishub.

Agar hukum tidak tebang pilih, dan oknum dewan tidak terkesan kebal hukum sebaiknya 5 Kontraktor Pelaksana sudah tersangka yaitu; Fahmi, Amril Nurman, Jefron, Gunawan dan SM alian Wandono, saat buka suara, tak usah menutup-nutupi dalang Korupsi PJU.”

“Kemudian Dua (2) Pejabat ASN, Kadis Heri Cipta (PPK) dan Kabid Dishub Nel Edwin, harus secara gamblang ikut terbuka bedah kasus gratifikasi yang melibatkan 6 sampai 10 orang anggota DPRD Kerinci,”tandasnya Emil.

Keterangan Kajari Sungai Penuh, Sukma Djaya,SH.MH, saat jumpa Pers, terhadap kasus korupsi PJU ini bakal terus diusut tuntas.

“Tidak menutup kemungkinan tersangka bakal bertambah, jika sudah memiliki dua alat bukti,”Tegas Kajari saat jumpa pers. (Ncoe/Red)