Berlagak Melebihi Jabatan Pj Bupati Kerinci, Mobil Dinas Kadis Kesehatan Ditahan Sat Pol PP, Hermendizal Teken Pernyataan

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Berlagak melebihi dari Kepala Daerah atau Bupati Kerinci, belasan mobil dinas pejabat dinas dilingkup Pemkab Kerinci terpaksa ditahan karena terjaring operasi penertiban dilakukan Sat Pol PP, Sekdakab, yang dipimpin Pj Bupati Kerinci.

Kejadian memalukan ini, juga menimpa Mobil Dinas Hermendizal selaku Kepala Dinas Kesehatan, selain dinilai bandel dan berlagak melebihi jabatan Bupati atau Pj Bupati Kerinci saat ini, Mobnas yang dipakainya hanya pakai nomor plat hitam (Pribadi) tidak plat merah.

Keterangan berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, Rabu (30/10/2024), selain ditahan, pengguna sementara mobil dinas jika mau membawanya lagi harus memasang logo Pemda Kerinci dan meneken surat pernyataan diatas materai.

“Mobil dinas mereka yang ditahan tepatnya usai upacara hari Sumpah Pemuda, Senin 28 Oktober 2024.

Salah satu yang ditahan itu mobil dinas Kadis Kesehatan, Hermendizal, selain tanpa pasang logo Pemda Kerinci, mobil digunakan Hermendizal pakai plat pribadi tidak plat merah.”

“Karena membandel, seperti berlagak lebihi Pj Bupati saja, akhirnya mobil dengan nomor Polisi BH 1052 D ditahan dan harus meneken surat pernyataan diatas materai 10.000, ini kan memalukannya sekali,”ujar sumber Pemkab Kerinci.

Ironisnya, sudah tidak memakai stiker logo Pemda, operasi Pj mendapati belasan mobnas yang tidak mengikuti ketentuan penggunaan pelat merah, bahkan beberapa di antaranya kedapatan mengganti pelat dinas menjadi warna hitam.

Padahal, para pejabat yang terkena penertiban sudah diperingatkan jauh-jauh hari, namun masih saja mengabaikan arahan pimpinan.

Operasi ini sangat di apresiasi oleh banyak kalangan, karena jelang Pilkada Kerinci mobil-mobil tersebut diduga digunakan di luar kepentingan dinas, yang menimbulkan keprihatinan terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara.

Disinyalir, kendaraan milik negara ini diduga dimanfaatkan untuk memobilisasi massa bagi salah satu pasangan calon bupati dalam Pilkada Kerinci.

“Ini sangat jelas suatu tindakan melanggar hukum pidana Pemilukada dan asas netralitas ASN dengan melabrak peraturan pemakaian aset daerah untuk kepentingan politik,”ujar para aktivis Pegiat Antikorupsi Kerinci.(Mul/Ddi)