Bocoran Bimtek Siskeudes Kades Ilegal dan Berbau Pilkada, Kadis PMD Kerinci Ketar Ketir Bentuk BKAD Tanpa Libatkan APDESI, Pj Bupati Dikelabui

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Parah!! Usai bocoran Ilegal Bimtek Siskeudes berbau Politik Pilkada 2024, hingga menuai sorotan miring banyak kalangan dan para Kades di 285 Desa Se Kabupaten Kerinci, Syahril Hayadi Kepala Dinas PMD (Pemdes) Pemkab Kerinci dikabarkan mulai ketar ketir mencari akal menutup borok dinas.

Terungkap borok Bimtek Siskeudes ini hanya sebagai dalang untuk menggerogoti uang masyarakat desa. Selain itu, Bimtek Kades ini dikabarkan bernuansa Politik Pilkada dengan akal bulus melanggar asas netralitas ASN di Dinas PMD.

Informasi diperoleh Siasatinfo.co.id, Rabu (23/10/2024) pukul 09:00 WIB dari beberapa sumber, mengungkapkan bahwa kegiatan Bimtek Siskeudes yang dimulai 9 September 2024 lalu, langsung dilaksanakan oleh Dinas PMD tanpa melibatkan lembaga resmi sesuai Permendes dan Kementerian Desa.

“Kegiatan ini dilaksanakan langsung Dinas PMD. Ini perlu dipertanyakan izin resminya dan lembaga apa yang bertanggungjawab dalam kegiatan bimtek Siskeudes hotel Yello Jambi.

Bimtek ini sangat ilegal dan perlu diusut aparat hukum, acara ini tidak melibatkan APDESI Kabupaten Kerinci, tapi dikelola Dinas yang dilakukan Kabid Keuangan dan Aset.”

“Karena dinilai ilegal, Kadis Syahril sibuk mengumpulkan para Kades untuk membentuk BKAD sebagai tameng kesalahannya. BKAD itu dibentuk dari APDESI bukan haknya Dinas PMD, nampak ketar ketir itu Kadis,”ucapnya.

Parahnya lagi, setiap Kades dikabari merogoh APBDes untuk membayar uang setoran Bimtek Siskeudes sekitar Rp.5,8 Juta per satu Desa.

Infonya, Tahap pertama sejumlah 63 Desa sudah selesai dilaksanakan dengan total keseluruhan uang masyarakat desa habis adalah, Rp. 365,4 Juta.

Ironis lagi, selain diduga ilegal, Bimtek ini juga diduga sarat kepentingan Kadis Syahril serta kroninya untuk Politik Pilkada Kerinci dengan mengarahkan para Kades untuk mengerahkan massa pilih masing-masing desa memihak salah satu Paslon Calon Bupati Kerinci, 27 November 2024 yang tinggal hitungan hari.

Terpisah, terhadap Bintek Siskeudes ini, Aktivis Senior Pegiat Antikorupsi, Mulyadi minta agar Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa, memproses dan memanggil Kadis PMD Syahril dan Kabid Keuangan soal bimtek diduga ilegal ini.

“Karena Bimtek Siskeudes bakal memicu kisruh Pilkada Serentak bernuansa memihak Pejabat ASN dan berpotensi merugikan uang negara yang mesti dipertanggungjawabkan Kades di 285 Desa.

“Ini uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, kalau 285 Desa menggelontorkan uang Rp.5,8 Juta dikalikan 285 Desa, totalnya Rp. 1 Miliar,  653 Juta.

Informasi banyak Kades Bimtek ini biasanya hanya Rp.2,5 Juta, sekarang bandrol dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp.5,8 Juta. Bisa jadi panitia dinas PMD dapat untung cukup fantastis sekitar Rp. 940 Juta, 500 Ribu.”

“Jika ini faktanya harus diusut secara hukum biar ada efek jera, dan tidak leluasa orang dinas membodohi para Kades. Jangan-jangan kegiatan ini tanpa izin Pj Bupati,”ujar Mulyadi.(Ncoe/Ddi/Red)